10 Tahun Pemerintahan Presiden Jokowi: Warisan Utang Menggunung, Tidak Sebanding Dengan Pertumbuhan!

Utang Melambung hingga Tembus Rp 8,3 Kuadriliun

Hingga akhir masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, utang pemerintah telah menembus Rp 8,3 kuadriliun.

Sejumlah ekonom menilai pengelolaan utang tersebut kurang berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi yang stagnan di kisaran 5 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Sementara pertumbuhan basis penerimaan pajak masih lesu, bahkan diprediksi tidak mencapai target.

Defisit anggaran juga makin melebar. Pada 2015, selisih kurang APBN adalah Rp 298,4 tiliun. Awal Juli 2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani Keuangan membacakan laporan realisasi APBN paruh pertama telah mengalami defisit Rp 77,3 triliun. Adapun anggaran diperkirakan akan minus Rp 607 triliun hingga akhir tahun.

Musababnya, belanja negara meningkat, sementara pendapatan negara mengalami kontraksi 6,2 persen dibandingkan semester awal 2023. Adapun pajak berkontribusi paling besar pada pendapatan.

Bekas direktur pelaksana Bank Dunia itu mengabarkan penerimaan pajak mencapai Rp 893,8 triliun, atau turun dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 907,2 triliun.

Kondisi ini disebabkan keuntungan berbagai perusahaan yang merosot akibat gejolak harga komoditas pada 2023. Perusahaan masih untung, namun tidak setinggi tahun sebelumnya.

“Karena harga komoditas mengalami koreksi yang sangat dalam,” kata dia di gedung DPR, 8 Juli 2024.

Kementerian Keuangan melaporkan penurunan pajak terbesar terjadi pada pajak penghasilan (PPh) badan terutama pada sub sektor terkait komoditas seperti sawit, logam dan pupuk.