JAKARTA, Sriwjaya Aktual – Eddy Martono tak habis pikir soal lesunya sektor sawit hingga lewat dari separuh tahun 2024 ini.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) ini menceritakan bagaimana pertumbuhan industri sawit belakangan stagnan, bahkan menurun karena penanaman kembali sawit rakyat terlambat dilakukan.
Ditambah lagi dengan adanya kebijakan fiskal seperti pungutan ekspor dan bea keluar masih perlu didorong, menurut Eddy, kian memperburuk kinerja industri sawit ini.
Padahal sebetulnya harga komoditas sawit mentah (CPO) di pasar Rotterdam masih di kisaran US$ 850-1.000 per metrik ton.
“Artinya harga tidak anjlok,” kata dia saat dihubungi 26 Juli 2024.
Namun hal itu tak lantas menjaga agar realisasi penerimaan pajak penghasilan (PPh) badan industri sawit pada semester satu tahun 2024 adalah Rp 6,8 triliun, turun dibanding semester 1 2023 sebesar Rp 15,6 triliun.
Kemerosotan terbesar terjadi di komoditas batu bara yang pada paruh awal tahun ini sebesar Rp 14,2 triliun, dibanding periode sama 2023 yakni Rp 68,1 triliun.
Kementerian Keuangan mencatat total penerimaan PPh badan dari sektor komoditas Rp 73,8 triliun.
Dengan demikian, pajak yang dikumpulkan tahun ini diperkirakan mencapai Rp 1.921 triliun dari sasaran 1.988 triliun, atau hanya 96,6 persen dari target APBN.
Sehingga anggaran negara diperkirakan mengalami defisit 2,7 persen dari PDB dari target 2,29 persen terhadap PDB.
Defisit anggaran juga membuat pemerintah butuh menarik utang baru, sehingga pinjaman terus membengkak.
Soal ini, ekonom senior Faisal Basri mengatakan peningkatan utang tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi.
“Utang naik, kalau ekonominya tumbuh maka basis penerimaan pajak naik. Ini kan enggak. Pajaknya turun begini,” ujarnya ditemui di Jakarta, Jumat 26 Juli 2024.
Komentar