6 Tokoh atau Sosok Nasional Paling Kontroversial Sepanjang 2017, Nomor 5 Masyarakat Pasti Sontak Kaget!

JAKARTA, SriwijayaAktual.com  – Sepanjang 2017, suhu politik dan hukum di Tanah Air
memanas. Sejumlah tokoh kontroversial pun lahir. Ada enam tokoh yang
lakunya menuai kontroversi sepanjang 2017. Berikut ulasannya:
 

1. Ahok

Mantan Gubernur DKI Jakarta yang memiliki nama asli Basuki Tjahaja
Purnama ini kalah dalam Pilkada DKI putaran kedua yang digelar pada 19
April 2017. Bersama Djarot Saiful Hidayat, Ahok langsung mengucapkan
selamat kepada pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno ketika hasil hitung
cepat sejumlah lembaga survei menunjukkan kekalahannya.Hasil hitung
cepat ternyata tak berbeda jauh dengan hasil rekapitulasi suara Komisi
Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta. Pada 29 April 2017, KPU menetapkan
total keseluruhan suara pasangan Ahok-Djarot sebanyak 2.350.366 atau
42.04 persen, dan pasangan Anies-Sandi sebanyak 3.240.987 atau 57.96
persen.

Kekalahan Ahok di Ibu Kota tak lepas dari isu SARA (suku, agama, ras,
antargolongan) yang digulirkan sejak sebelum pilkada berlangsung.
Puncaknya, ketika Ahok sebagai Gubernur DKI mengunjungi Kepulauan Seribu
bertemu dengan para nelayan di Pulau Pramuka, 27 September 2016.

“Kan, bisa saja dalam hati kecil Bapak-Ibu, enggak pilih saya karena
dibohongi (orang) pakai Surat Al Maidah 51 macam-macam itu. Itu hak
Bapak-Ibu. Kalau Bapak-Ibu merasa enggak bisa pilih karena takut masuk
neraka, dibodohin, begitu, enggak apa-apa, karena
ini panggilan pribadi Bapak-Ibu. Program ini (budi daya kerapu) jalan
saja. Jadi, Bapak-Ibu enggak usah merasa enggak enak karena nuraninya
enggak bisa pilih Ahok,” kata Ahok saat itu.

Kalimat ini pun menuai gelombang protes. Demo massa 411 atas tuduhan
penistaan agama, hingga membuat kata maaf keluar dari bibir mantan
Bupati Belitung Timur itu. Namun, permintaan maaf Ahok tak digubris. Hal
itu terlihat dari munculnya aksi lanjutan menolak Ahok yang dikenal
aksi 212. Massa menuntut agar Ahok dipenjara.

Akhirnya Ahok masuk dalam pusaran kasus penistaan agama
hingga ia divonis dua tahun penjara. Tepatnya pada Selasa, 9 Mei 2017,
majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang diketuai Dwiarso Budi
Santiarto menjatuhkan hukuman penjara selama dua tahun kepada Ahok.

Vonis ini lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang
hanya menuntutnya dengan hukuman satu tahun penjara dengan masa
percobaan dua tahun.

Hakim menilai perbuatan Ahok meresahkan warga dan dapat memecah
antargolongan. Ahok juga merasa tidak bersalah sehingga memberatkan
hukumannya.

Usai mendapat vonis dari majelis hakim, Ahok segera dieksekusi di
Rutan Cipinang, Jakarta Timur. Pukul 18.15 WIB, usai salat Magrib, massa
pendukung Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mulai menyalakan lilin di
depan Rutan Cipinang. Aksi ini disebut sebagai simbol dukungan untuk
Ahok.

Aksi ini memicu gerakan serupa di sejumlah daerah, dan di dunia pada
hari-hari berikutnya. Pada Jumat, 12 Mei 2017, “lagu Indonesia Pusaka”
menggema dan menambah khidmat aksi di Tugu Pahlawan, Surabaya, Jawa
Timur.

Aksi serupa juga berlangsung di sejumlah negara dunia. Setidaknya
terjadi di empat benua, yakni Amerika, Australia, Eropa, dan Asia

WNI di beberapa negara itu menggelar aksi simpatik untuk Ahok dengan
menyalakan lilin, menyanyikan lagu nasional Indonesia dan memakai busana
hitam atau merah-putih.

Pada poster yang disebar di media sosial, aksi simpatik digelar warga
negara Indonesia di Alun-alun Nathan Philips, Toronto, Provinsi
Ontario, Kanada, pada Jumat, 12 Mei 2017 pukul 21.00 waktu setempat.
Acara dengan tajuk “Candlelight Vigil, Justice for Ahok” itu menekankan
kebersamaan dalam menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tahun 2017 menjadi panggung untuk Anies Baswedan. Usai dihentikan
dari jabatannya sebagai menteri pendidikan dan kebudayaan, Anies bersama
Sandiaga Uno bertarung dalam Pilkada DKI Jakarta.

Anies-Sandiaga diusung parpol utama yang selama ini menjadi partai
oposisi, yakni Partai Gerindra dan PKS. Anies berhasil menduduki kursi
Jakarta 1 usai mengalahkan Ahok sebagai petahana dalam dua putaran.

Kemenangan Anies menjadi kontroversial di tengah kasus penistaan
agama yang menjerat Ahok. Dalam kasus itu, Ahok divonis dua tahun
penjara.

Anies dan Sandiaga dilantik Presiden Jokowi sebagai
Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada 15 Oktober 2017. Beberapa
jam setelah pelantikan, Anies-Sandiaga menjadi sorotan publik. Mulai
dari kata-kata “pribumi” yang diselipkan di pidato pertamanya, hingga
bagi-bagi atribut seragam.

Pada hari kedua, Anies-Sandi juga tak lepas dari sorotan. Di
antaranya salah kostum, naik bus Transjakarta, berboncengan sepeda
motor, hingga hari ketiga mereka mendatangi acara Partai Gerindra yang
masih memakai seragam kerja.

Kiprah Anies semakin jadi sorotan ketika ia memutuskan untuk memenuhi janji kampanyenya dengan menutup Hotel dan Griya Pijat Alexis mulai 31 Oktober 2017. Keputusan ini menjadi kontroversi karena pihak Alexis merasa tidak pernah ada pelanggaran.

Legal Corporate Hotel Alexis, Lina Novita menyatakan, Alexis merupakan usaha
yang bergerak di bidang pariwisata dengan segala sesuatu terkait
perizinan maupun operasional telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan yang berlaku.

“Perlu diketahui, bahwasanya sampai dengan saat ini di hotel dan
griya pijat kami tidak pernah ditemukan pelanggaran, baik berupa
peredaran narkoba maupun kasus asusila,” ujar Lina.

Usai menutup Alexis, keputusan Anies kembali menuai polemik. Ia
mengusulkan kucuran dana hibah untuk beberapa lembaga dan organisasi di
RAPBD 2018. Pada situs apbd.jakarta.go.id, terdapat
104 badan, lembaga, organisasi swasta, dan organisasi masyarakat yang
mendapatkannya dengan anggaran hibah total Rp 1,75 triliun. Adapun pada
APBD DKI 2017, anggaran hibah sebesar Rp 1,3 triliun.

Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI, Wiliiam Yani, meminta Pemprov DKI mengecek
ulang anggaran tersebut. Politikus PDIP itu mempertanyakan kriteria
pemberian anggaran tersebut. Detail tujuan penggunaan anggaran, kata
William, belum dijelaskan eksekutif pada legislatif.

William mencontohkan hibah untuk Komando Resimen Mahasiswa Rp 1
miliar dan Laskar Merah Putih Rp 500 juta yang dinilai belum jelas
tujuannya penggunaannya. Pada RAPBD 2018 lembaga
yang cukup banyak mendapatkan danah hibah adalah majelis taklim,
masjid, dan musala. Dana hibah untuk majelis taklim sekitar Rp 20 juta.

Selain itu, ada juga Kwarda Gerakan Pramuka (Rp 6 miliar), Bamus
Betawi (Rp 5 miliar), Yayasan Kanker Indonesia (Rp 5,5 miliar), dan
Legiun Veteran (Rp 500 juta).

Menurut Anies Baswedan, pemberian dana hibah pada lembaga tersebut
untuk mewujudkan dasar negara Pancasila. “Begini ya. Indonesia ini
berdasarkan Pancasila kita ingin semua kegiatan bisa terfasilitasi. Baik
kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan budaya, kegiatan pendidikan,
termasuk kegiatan keagamaan,” kata Anies di Balai Kota Jakarta.

Di penghujung tahun, Anies menghalalkan pedagang kaki lima (PKL)
Tanah Abang berjualan di jalanan. Bahkan, ia menyediakan 400 tenda untuk
dipakai PKL secara gratis.

Pemerintah Provinsi DKI juga merekayasa lalu lintas setiap hari, dari
pukul 08.00-18.00 WIB. Untuk memfasilitasi mereka, maka satu ruas jalan
sepanjang 400 meter di depan Stasiun Tanah Abang lama, akan ditutup
agar PKL bisa berdagang.

Namun, kebijakan Anies ini membuat sebagian pedagang menjerit. Mereka
adalah pedagang yang berada di dalam pasar dan menyewa kios.

Pedagang Blok G, Yeni (52), mengaku bingung bagaimana nasib para
pedagang yang berada di kios resmi di dalam blok-blok pasar Tanah Abang. 

“Kecewa besar ya, saya merasa gubernur sekarang PKL ditata, yang kita
mau dikemanakan Pak Gubernur?” ujar Yeni di Tanah Abang, Jumat
(22/12/2017).

Bila PKL diresmikan, Taufik, seorang pedagang Blok G, menyebut dagangan para penjual di toko atau kios otomatis akan sepi.

Awal 2017, publik dihebohkan dengan beredarnya gambar dan percakapan
bernuansa pornografi yang melibatkan tokoh ormas di media sosial. Kabar
tak sedap itu menyeret nama petinggi Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab.

Rizieq terjerat kasus chat seks dengan Ketua Yayasan Solidaritas
Sahabat Cendana, Firza Husein. Kasus tersebut viral dan heboh pada akhir
Januari 2017 lalu, di tengah panasnya iklim Pilkada DKI.

Polisi bergerak menangani kasus chat seks itu. Polisi memburu pembuat
dan penyebar konten asusila itu. Polisi juga meningkatkan perkara
tersebut ke tahap penyidikan setelah ditemukan unsur pidana.

Alih-alih menangkap penyebar, polisi justru menetapkan Rizieq dan
Firza dalam kasus tersebut. Polisi berdalih kesulitan melacak pemilik
dan pembuat akun baladacintarizieq.com, yang menyebarkan konten porno.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono
mengatakan, hingga saat ini proses penyidikan kasus tersebut masih
berlanjut. Polisi masih melakukan pemberkasan.

Karier Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai
Panglima TNI berakhir menjelang penutupan tahun 2017. Sepanjang menjabat
sebagai Panglima TNI sejak 2015, Gatot beberapa kali menyita perhatian
publik karena kontroversinya.

Pada 2017, ada sejumlah pernyataan Gatot yang dinilai kontroversial
dan beraroma politis. Misalnya, langkah dia memerintahkan jajaran TNI
untuk menonton film Pengkhianatan G30S/PKI.

Gatot menilai pemutaran film ini berguna agar kekejaman kaum komunis
bisa diketahui masyarakat luas. Dia tidak sependapat jika pemutaran film
tersebut dianggap untuk mendiskreditkan pihak tertentu.

Lalu, ceramahnya di Masjid Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan,
Yogyakarta, Minggu 4 Juni 2017, juga menuai polemik. Sebab, Gatot
mengkritik demokrasi di Indonesia.

Demokrasi di Tanah Air, kata dia, haruslah sesuai dengan ajaran Islam
yang tecermin dalam sila keempat Pancasila. Namun, “Demokrasi kita
tidak sesuai lagi dengan Pancasila, (karena) tidak melalui musyawarah
dan mufakat lagi,” kata Gatot.

Demikian pula pada Mei 2017. Saat itu, Gatot membacakan puisi karya
konsultan politik Denny JA, dalam Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar.

Puisi tersebut berjudul “Tapi Bukan Kami Punya”. Bait-bait puisi itu
berisi potret kehidupan rakyat Indonesia kini yang, dalam anggapan Denny
JA, timpang.

Melalui puisi ini, Gatot menyatakan ingin mengingatkan seluruh pihak
agar waspada. Jangan sampai orang Indonesia terpinggirkan, seperti sosok
Jaka, tokoh yang diceritakan dalam puisi tersebut.

“Kalau tidak waspada, anakmu juga bisa seperti Jaka. Habis
terpinggirkan, bukan orang Indonesia lagi, kita terpinggirkan. Puisi itu
mewujudkan apabila kita tidak waspada, kita sama seperti Jaka nanti,
kalau kita tak waspada, anakmu bisa seperti itu, anak saya juga,” tandas Gatot Nurmantyo di Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu 24 Mei 2017. 

Pada awal Mei 207, Gatot juga melontarkan pernyataan berbau politis. Di Kompas TV, ia menampik anggapan bahwa sejumlah Aksi Bela Islam merupakan gerakan untuk mendongkel pemerintahan Jokowi.

“Saya agak tersinggung kata-kata itu, karena saya umat Islam juga,”
ujar Gatot dalam talkshow “Rosi” yang tayang Kamis 4 Mei 2017.

Gatot menjelaskan dua organisasi Islam, yakni Muhammadiyah dan NU,
menjadi motor bersama rakyat dari kelompok agama lain dalam merebut
kemerdekaan. Ketika para ulama menggalang kekuatan masyarakat lain,
Gatot mengingatkan, saat itu TNI belum ada.

Sehingga, lanjut Gatot, keinginan dan naluri pejuang rakyat Indonesia
yang kemudian berhasil membawa Indonesia menjadi negara yang merdeka
meski hanya bermodalkan bambu runcing.

“Apakah sejak perjuangan itu, yang mayoritas dilakukan umat Islam,
lalu dipertahankan umat Islam dan kemudian umat Islam yang merusaknya?
Tidak mungkin!” kata Gatot Nurmantyo.

Menjawab semua tudingan itu, Gatot menegaskan dirinya tidak sedang
melakukan manuver politik. “Kalau orang politik sini akan melihat bodoh
yang saya lakukan, konstituen saya akan kabur sebagian. Buktinya banyak
yang berseberangan,” kata dia.

“Terima kasih, atas kerja keras kepolisian, Polres Jaksel bersama tim
penyidik, juga Polda Metro membantu secara profesional untuk menangani
kasus ini dan akan kita kawal terus sampai pengadilan,” kata dia
 Selasa, 28 November 2017.

Merunut kasus yang terjadi Maret 2017 lalu, suami Mulan Jameela ini
mengetwit dengan nada sarkastis lewat akun Twitternya @ahmaddhaniprast, “Siapa saja yang dukung penista agama adalah bajingan yang perlu diludahi.” Dia menuliskannya di tengah panas kontestasi Pilkada DKI Jakarta putaran dua.

Kala itu, gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok disebut
sebagai penista agama lewat pidatonya di Pulau Pramuka, Kepulauan
Seribu. Dhani yang diketahui sebagai kader Partai Gerindra, pengusung
pasangan calon Anies Baswedan-Sandiaga Uno, terus membuat gerah dengan
kicauan-kicauannya.

Jack bergerak cepat dengan melaporkannya ke polisi. Dia bermaksud
membuat Dhani jera dan mereka yang suka kedapatan menuliskan hal
provokatif di media sosial.

Laporannya berhasil diterima dengan Tanda Bukti Lapor (TBL) bernomor
LP/1192/III/2017/Ditreskrimsus. Dhani dijerat Pasal 28 ayat (2) juncto
Pasal 45 ayat (2) UU RI No 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi
Elektronik (ITE).

“Tidak bisa dimungkiri ini terkait Pilkada DKI, kalau hal seperti ini
terus dibiarkan, maka berbahaya untuk pilkada serentak 2018-2019,”
tegas dia.

Penetapan Ahmad Dhani sebagai tersangka
memang tidak singkat. Usai dilaporkan, penyelidikan Dhani bertahap
ditingkatkan menjadi penyidikan pada 25 Juli 2017. Saat itu, Dhani belum
berstatus tersangka. Jack sempat meminta agar Dhani dicekal keluar
negeri.

“Saya ajukan permohonan cekal ke luar negeri dengan berkoordinasi
dengan penyidik Oktober kemarin. Ini untuk permudah pemeriksaan,” terang
Jack.

Usaha Jack berbuah manis. Penyidik yang melakukan gelar perkara pada 8
November 2017, akhirnya membuat gempar jagat nasional dengan status
tersangka Ahmad Dhani.

6. Setya Novanto

Setya Novanto akhirnya menginjakkan kaki di Gedung KPK, Jakarta, pada
Minggu 19 November 2017 malam, setelah beberapa kali mangkir dari
panggilan penyidik. Kehadiran Ketua Umum Partai Golkar itu sangat
istimewa setelah proses panjang yang dilalui KPK.

Dia yang tengah menjalani perawatan di RSCM Kencana, Jakarta,
diboyong penyidik KPK dengan menggunakan kursi roda. Tindakan ini
dilakukan setelah tim dokter RSCM maupun Ikatan Dokter Indonesia (IDI)
menyatakan bahwa Setya Novanto tidak perlu lagi dirawat inap.

“Tim dokter RSCM menyatakan tidak ada indikasi lagi buat rawat inap,”
ujar Direktur Utama RSCM, dr Czeresna Heriawan Soejono, dalam
konferensi pers bersama KPK di RSCM, Jakarta.

Setya Novanto berada di RSCM Kencana sejak Jumat hingga Minggu 17-19
November 2017. Dia dirawat di lantai 7, kamar 705, dengan kelas Very
Important Person (VIP).

Sebelum menempati ruang tersebut, Setya Novanto sempat menjalani
perawatan di RS Medika Permata Hijau, Jakarta Selatan. Dia dilarikan ke
rumah sakit setelah mengalami kecelakaan.

Mobil Fortuner B 1732 ZLQ yang ditumpanginya naik ke trotoar di Jalan
Permata Berlian. Bagian depan kendaraan itu penyok-penyok, sementara
tiang listrik yang ditabraknya masih tegak berdiri, tapi posisinya yang
bergeser.

Pengacaranya, Fredrich Yunadi, mengatakan, akibat kecelakaan itu,
Setya Novanto mengalami luka-luka dan langsung pingsan. Mobilnya pun
hancur … cur … cur.

Dengan menggunakan ojek, Ketua DPR RI itu kemudian dibawa ke RS Media Permata Hijau yang dekat dengan lokasi kecelakaan.

Fredrich mengatakan, mobil Ketua DPR RI itu mengalami kecelakaan dalam perjalanan ke Metro TV.Rencananya, kata dia, setelah ke stasiun televisi tersebut, Novanto akan ke acara DPD Partai Golkar, lalu ke KPK.

Momentum kecelakaan Setya Novanto terjadi setelah tersangka kasus
dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik (e-KTP) sempat “menghilang”.

Dia menjadi orang yang paling diburu setelah KPK gagal menangkap saat
menyambangi kediaman pribadinya di Jalan Wijaya XIII, Melawai,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Saat itu, KPK telah siap dengan surat
perintah penangkapan atas namanya.

KPK memutuskan untuk menangkap Setya Novanto karena pria 62 tahun itu
11 kali mangkir dari panggilan komisi antikorupsi. Sementara pihak
Setnov beralasan, kliennya baru sekali dipanggil sebagai tersangka.

Kehadiran Setya Novanto di Gedung KPK itu mengakhiri petualangannya.
Dia telah mengenakan rompi oranye tahanan KPK dan ditahan di Rutan
Guntur, Jakarta Selatan.

Kemudian, Setya Novanto tidak datang dengan
kepala tegak untuk menjalani sidang perdana dalam kasus korupsi e-KTP
di Pengadilan Tipikor, Rabu siang, 13 Desember 2017. Ia juga tak lantang
membantah tuduhan yang dialamatkan jaksa penuntut umum dari Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mantan Ketua DPR itu bungkam, diam, menunduk, menampilkan sosok
sebagai korban, dan seakan tak mendengar hakim yang bicara dengan
pengeras suara. Ia mengaku sakit parah. Namun, hasil pemeriksaan empat
dokter dari RSCM mematahkan dalihnya.

Setya Novanto mengklaim buang air besar sampai 20 kali selama dua
hari belakangan karena diare parah. Namun, kata penjaga rutan, ia hanya
dua kali ke toilet.

Selama duduk di kursi pesakitan, Setya Novanto selalu tampak lemas
dan membisu. Padahal menurut jaksa, ia sudah makan siang dan
sebelumnya sanggup berkomunikasi dengan para dokter yang memeriksanya.

Sikapnya tak mengundang simpati dari majelis hakim yang memutuskan
melanjutkan sidang yang beragendakan pembacaan dakwaan itu. Belas
kasihan pun tak datang dari publik. Yang muncul justru dugaan bahwa
Setya Novanto sedang bersiasat untuk mengulur waktu.

Setya Novanto masih menjaga asa bahwa hakim akan memutuskan penetapan
dirinya sebagai tersangka tidak sah. Karena sebelumnya, jalur
praperadilan pernah membebaskannya dari status tersangka. Kala itu, ia
yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit mendadak sehat. [*]

Sumber : Liputan6.