JAKARTA, SriwijayaAktual.com – Ketua Umum
Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) H. Usamah Hisyam mengatakan,
radikalisme yang belakangan ini digembar-gemborkan berbagai kalangan bukanlah
persoalan utama bangsa Indonesia.
Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) H. Usamah Hisyam mengatakan,
radikalisme yang belakangan ini digembar-gemborkan berbagai kalangan bukanlah
persoalan utama bangsa Indonesia.
Persoalan yang
dihadapi bangsa ini, kata Usamah, adalah kemiskinan dan kebodohan. Radikalisme
yang berbahaya adalah radikalisme ekonomi.
dihadapi bangsa ini, kata Usamah, adalah kemiskinan dan kebodohan. Radikalisme
yang berbahaya adalah radikalisme ekonomi.
“Konglomerasi, yang
kaya makin kaya yang miskin makin miskin. Ini radikal. Radikalisme ekonomi
lebih berbahaya,” kata Usamah dalam konferensi pers penutupan Rakernas V
Parmusi di Jakarta, Minggu 22 Desember 2019.
kaya makin kaya yang miskin makin miskin. Ini radikal. Radikalisme ekonomi
lebih berbahaya,” kata Usamah dalam konferensi pers penutupan Rakernas V
Parmusi di Jakarta, Minggu 22 Desember 2019.
Menurut Usamah,
istilah radikalisme yang ditujukan kepada umat Islam seharusnya tidak perlu
ada. Sebab hal itu dinilainya hanya merupakan upaya membenturkan umat Islam
yang mayoritas dengan pemerintah.
istilah radikalisme yang ditujukan kepada umat Islam seharusnya tidak perlu
ada. Sebab hal itu dinilainya hanya merupakan upaya membenturkan umat Islam
yang mayoritas dengan pemerintah.
“Jajaran kementerian
jangan ada yang insubordinasi terhadap kebijakan presiden sehingga terkesan
membenturkan presiden dengan umat Islam,” kata Usamah.
jangan ada yang insubordinasi terhadap kebijakan presiden sehingga terkesan
membenturkan presiden dengan umat Islam,” kata Usamah.
Saat disampaikan
bahwa penanganan radikalisme merupakan tugas dari Jokowi kepada Menag Fachrul
Razi yang disampaikan sesaat sebelum pelantikan Kabinet, Usamah mengaku
menyayangkan hal itu.
bahwa penanganan radikalisme merupakan tugas dari Jokowi kepada Menag Fachrul
Razi yang disampaikan sesaat sebelum pelantikan Kabinet, Usamah mengaku
menyayangkan hal itu.
Usamah mengatakan,
jika hal itu menjadi kebijakan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin yang notabene ia
dukung dalam Pilpres lalu, sebagai Ketum Parmusi ia mengaku tidak sepakat dan
tidak mendukungnya.
jika hal itu menjadi kebijakan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin yang notabene ia
dukung dalam Pilpres lalu, sebagai Ketum Parmusi ia mengaku tidak sepakat dan
tidak mendukungnya.
“Kami akan melakukan
perlawanan. Maret nanti kami kirim 50 dai ke Mekkah untuk berdoa agar
pemerintahan ini diberi hidayah, agar tidak mengebiri dakwah,” kata Usamah.
perlawanan. Maret nanti kami kirim 50 dai ke Mekkah untuk berdoa agar
pemerintahan ini diberi hidayah, agar tidak mengebiri dakwah,” kata Usamah.
Usamah mengaku hanya
itu yang bisa dilakukan pihaknya. “Senjata kami hanya berdoa kepada Allah.
Kalau tak percaya ya lihat saja nanti,” kata Usamah.
itu yang bisa dilakukan pihaknya. “Senjata kami hanya berdoa kepada Allah.
Kalau tak percaya ya lihat saja nanti,” kata Usamah.
Terkait status Imam
Besar Habib Rizieq Syihab (HRS), meskipun tidak masuk dalam rekomendasi
Mukernas V, Usamah mengaku sempat dibahas. Parmusi mengusulkan kepada
pemerintah terutama Presiden dan Kapolri agar segera menyelesaikan persoalan
hukum HRS jika dianggap masih ada.
Besar Habib Rizieq Syihab (HRS), meskipun tidak masuk dalam rekomendasi
Mukernas V, Usamah mengaku sempat dibahas. Parmusi mengusulkan kepada
pemerintah terutama Presiden dan Kapolri agar segera menyelesaikan persoalan
hukum HRS jika dianggap masih ada.
“Agar beliau bisa
kembali, jangan didiamkan begitu saja. Kita harap umat Islam dapat kembali
berkontribusi, situasi dikembalikan seperti awal,” kata dia. [suaraislam]
kembali, jangan didiamkan begitu saja. Kita harap umat Islam dapat kembali
berkontribusi, situasi dikembalikan seperti awal,” kata dia. [suaraislam]
Komentar