 |
| foto/dok/net |
JAKARTA, SriwijayaAktual.com – Sejak Presiden Joko Widodo
menandatangani peraturan pembentukan Badan Pengelola Dana Perkebunan
Sawit (BPDP-Sawit) pada tahun 2015, BPDP-Sawit sudah mengumpulkan dana
kurang lebih sekitar Rp 43 triliun dari potongan penjualan ekspor CPO
(Crude Palm Oil).
menandatangani peraturan pembentukan Badan Pengelola Dana Perkebunan
Sawit (BPDP-Sawit) pada tahun 2015, BPDP-Sawit sudah mengumpulkan dana
kurang lebih sekitar Rp 43 triliun dari potongan penjualan ekspor CPO
(Crude Palm Oil).
Pengunaan dana yang dikumpulkan tersebut tidak banyak memberikan dampak
kepada petani sawit karena dana pungutan sawit lebih banyak digunakan
untuk memenuhi insentif mandatori biodiesel. Total insentif yang
diterima oleh produsen biodiesel sekitar Rp 38,7 triliun dalam periode
2015-2019 atau rata-rata insentif mencapai Rp 7-8 triliun per tahun,
sementara untuk ke petani disalurkan melalui dana replanting hanya
sekitar Rp 702 miliar sampai dengan tahun 2018 atau sekitar 1,6 persen.
kepada petani sawit karena dana pungutan sawit lebih banyak digunakan
untuk memenuhi insentif mandatori biodiesel. Total insentif yang
diterima oleh produsen biodiesel sekitar Rp 38,7 triliun dalam periode
2015-2019 atau rata-rata insentif mencapai Rp 7-8 triliun per tahun,
sementara untuk ke petani disalurkan melalui dana replanting hanya
sekitar Rp 702 miliar sampai dengan tahun 2018 atau sekitar 1,6 persen.
Selain bermasalah pada sisi pengunaanya, pungutan dana sawit juga tidak
berdampak secara signifikan kepada kesejahteraan petani sawit seluruh
Indonesia. Karena terbukti dengan pungutan 50 dolar AS perton harga
tandan buah segar (TBS) petani telah mengalami penurunan sekitar Rp 120
sampai 150 perkilogram.
Karena itu, dapat dikatakan pengunaan dana sawit selama ini alokasinya
salah kaprah karena hanya untuk kepentingan industri biodiesel. Alasan
industri untuk pasar baru dan stabilisasi harga hanya akal-akalan
pemerintah dan industri biodiesel. Sehingga penyetopan pungutan dana
sawit yang sudah berjalan dari Desember 2018 sampai dengan saat ini
belum tepat untuk diberlakukan kembali sebelum masalah yang ada saat ini
dibenahi.
Hal tersebut diungkapkan pada konferensi pers “Alokasi Dana Sawit Salah
Kaprah” di Ke-Kini Cafe, Jakarta, Jumat (28/6). Jumpa pers dihadiri
Mansuetus Darto (Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit), Gamal Nasir
(pembina ASPEKPIR/tokoh petani sawit0, Setiyono (Ketua Umum Aspekpir
Indonesia), Pahala Sibuea (Wakil Ketua Umum Samade), Alvian Arahman
(Ketua Umum Apkasindo), dan Vincentius Haryono (petani sawit, anggota
SPKS Tanjabar, Jambi).
Mansuetus Darto mengapresiasi inisiatif Presiden Joko Widodo untuk
memunculkan Kelembagaan BPDP-KS di tahun 2015, namun hingga saat ini
tidak memberikan rasa manfaat bagi kurang lebih lebih 12 juta keluarga
petani kelapa sawit.
Darto melanjutkan, kekalahan Presiden Jokowi dalam kantong-kantong suara
pada Pemilu 2019 di desa-desa sawit di Sumatera antara lain adalah
kekecewaan petani terhadap keberpihakan negara terhadap petani sawit
serta alokasi dana BPDP-KS yang sudah salah kaprah memanfaatkan dana
tersebut.
Karena itu, Presiden Jokowi harus turun tangan untuk menangani masalah
ini agar alokasi dana BPDP-KS memberi manfaat bagi jutaan keluarga
petani dan mendukung transformasi petani kelapa sawit ke arah
kemandirian, sejahtera dan berkelanjutan.
Sekjen SPKS ini menambahkan, industri biodiesel selama ini terkesan
ingin “selamatkan diri” di tengah pasar minyak sawit dunia sedang
melakukan larangan untuk biofuel ke Eropa dan industri sawit Indonesia
ingin selamatkan hasil produksinya melalui program biodiesel.
“Dari situasi ini, petani swadaya dirugikan karena tidak ada yang
selamatkan mereka,” ucapnya dalam keterangan tertulis kepada redaksi. [rmol]
Komentar