Anies Baswedan Tunjuk Bambang Widjojanto sebagai Ketua Komite PK

“Komite
PK Jakarta juga akan menjadi penghubung antara Pemda DKI dengan
masyarakat dan lembaga negara lain seperti KPK dalam melakukan
pengawasan serta pencegahan korupsi di Provinsi DKI Jakarta,” kata dia,
Rabu (3/1/2018).

Komite PK antara lain akan mendorong pembangunan
sistem data yang terintegrasi dan membangun integritas aparatur sipil
Pemda DKI Jakarta. Anies mengatakan pembentukan Komite PK Jakarta ini
merupakan salah satu tugas prioritas yang harus dilakukan pada 100 hari
pertama pemerintahan.

“Kami ingin agar terwujudnya pemerintahan
bersih bukan hanya menjadi milik satu dua orang tokoh saja yang akan
hilang begitu mereka pergi. Namun kami ingin perubahan mendasar dalam
sistemnya, sehingga terwujudnya pemerintahan bersih akan bersifat
lestari dan berlangsung lama,” katanya.

Anies melanjutkan, ada
dua hal pokok yang menjadi agenda utama bagi Komite PK yaitu di bidang
tata kelola pemerintahan dan penyelamatan pendapatan asli daerah (PAD).
Mencegah korupsi dalam urusan tata kelola pemerintahan akan mencegah
terjadinya kebocoran anggaran. Menyelamatkan PAD perlu dilakukan karena
ada banyak potensi pendapatan daerah yang belum masuk.

“Dengan
cara ini ke depan saya berharap Jakarta sebagai kota Metropolitan akan
dapat meningkatkan PAD dan dapat membangun kota menjadi lebih
berkualitas,” ujar dia.

Komite PK ini diketuai oleh Pimpinan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2011 – 2015, Bambang
Widjojanto. Anggota Dewan terdiri dari aktivis LSM Hak Asasi Manusia
Nursyahbani Katjasungkana, mantan wakapolri Komjen Pol (purn) Oegroseno,
dan peneliti ahli tata pemerintahan yang baik Tatak Ujiyati. Mantan
ketua TGUPP pemerintah sebelumnya, Muhammad Yusuf, juga memperkuat
Komite PK ini.

Menurut Anies, dirinya sengaja memilih orang-orang
dengan kredibilitas baik dan keahlian mumpuni masuk ke dalam komite
itu. “Dengan harapan agar keahlian dan pengalaman mereka dapat mendorong
perubahan secara cepat sistem di Pemerintahan DKI Jakarta menjadi lebih
transparan dan akuntabel secara sistematis,” ujar dia.

Sementara
Ketua Komisi PK Jakarta Bambang Widjojanto mengatakan, dirinya bersedia
karena itu adalah kesempatan yang baik baginya, untuk membantu
terwujudnya model pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan
akuntabel. Komite Pencegahan Korupsi ini menjadi lembaga pencegahan
korupsi yang pertama kali dibuat di provinsi.

“Dengan posisi
Jakarta yang strategis, sebagai ibu kota negara dan pusat bisnis, sudah
seharusnya Pemprov DKI Jakarta menjadi garda terdepan pemberantasan
korupsi penyelenggaraan pemerintahan,” katanya.

BW juga berharap
untuk bisa bekerja sama dengan semua lembaga dan kelompok masyarakat
yang memiliki semangat anti korupsi yang sama. “Untuk itu, kami akan
secara aktif menjalin kerja sama dengan KPK dan LSM Anti Korupsi untuk
secara bersama mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel di
Jakarta ini,” Tandasnya. [republika]