Cermati Secara Cerdas Masalah Rohingya, Masyarakat Jangan Mudah Terprovokasi

JAKARTA, SriwijayaAktual.com – Masyarakat diminta untuk waspada akan
politisasi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok radikal terhadap krisis
kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya yang terjadi di Rakhine State,
Myanmar yang dapat berakibat memicu konflik di dalam negeri sendiri.
Apalagi krisis etnis Rohingya ini ‘dibumbui’ isu agama tentunya akan
dapat merusak persatuan bangsa kalau tidak disikapi dengan cermat duduk
permasalahannya.

“Kita harus bisa mendudukkan persoalan masalah etnis Rohingya ini
dengan cermat. Sebenarnya ini kan masalahnya multi konflik atau multi
faktor yang sudah lama berkembang. Ada faktor geopolitik, ada faktor
sumber daya alam, etnis dan faktor-faktor lainnya,” ujar (Peneliti dari
Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan /Ekonomi dan Sosial/LP3ES,
.Dr. Adnan Anwar, MA, di Jakarta, Kamis (7/9/2017).

Dijelaskan mantan Wakil Sekjen PB NU ini, masalah konflik etnis
Rohingya di Myanmar ini bukanlah konflik agama, meski  banyak umat
muslim yang menjadi korban dalam kekerasan di Rakhine, Myanmar tersebut.

“Lalu jangan serta merta disimpulkan menjadi konflik antar agama. Ini
kan konflik multi faktor, multi sektoral.  Jadi kalau ada yang
mengatakan ini pembantaian terhadap umat islam sudah pasti tidak benar
lah. Masalah ini harus didudukkan yang sebenarnya,” ujar tokoh muda NU
ini.

Menurutnya, adanya upaya mobilisasi masyarakat muslim dunia termasuk
masyarakat di Indonesia yang menyatakan bahwa konflik di Rakhine ini 
masalah konflik agama tentunya sama sekali tidak dibenarkan.

“Dan tentunya itu sangat salah sekali. Masyarakat harus lebih cerdas
mencermati masalah tersebut dan jangan sampai terprovokasi. Kalau isu
masalah agama itu terus dikembangkan bisa-bisa masyarakat kita yang
terpecah,” ujarnya.

Dirinya meminta kepada masyarakat untuk tetap waspada  agar tidak
mudah diadu domba oleh segelintir kelompok tertentu yang berusaha
mengajak masyarakat kita untuk pergi berjihad dengan dalih membantu
etnis muslim Rohingnya di Myanmar

“Saya kira itu juga tidak relevan. Lalu disini membikin aksi untuk
menyerang agam tertentu. Bahkan melakukan demonstrasi di candi Brobudur,
Saya kira itu tidak tepat. Karena sejatinya masalah tersebut bukanlah
isu agama,” tuturnya.

Namun demikian dikatakan alumni Hubungan Intenasional Universitas
Airlangga Surabaya ini, yang bisa dilakukan masyarakat saat ini yakni
melakukan penekanan kepada pemerintah. Karena pemerintah lah yang
memiliki hak untuk bersuara di level ASEAN atau kepada PBB  untuk
menekan pemerintah Myanmar agar aparat  militernya tidak melakukan
pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

“Harusnya seperti itu yang dilakukan. Yang bisa kita lakukan ini kan
namanya second track diplomacy sebagai kekuatan masyarakat. Menyampaikan
second track diplomacy itu harus ada di belakangnya pemerintah,” ujar
pria yang ditunjuk sebagai pengembang organisasi NU di kawasan Timur
Tengah ini.

Lalu upaya lainnya seperti apa yang sudah dilakukan masyarakat Islam
dengan melakukan dzikir bersama atau membaca doa Qunut Nazilah sebagai
upaya untuk menolong masyarakat muslim yang menjadi korban di Myanmar
menurutnya sudah cukup bagus. “Itu saja digalakkan di masjid-masjid atau
mushola untuk membantu masyarakat muslim dari etnis Rohingya supaya
terhindar dari mara bahaya,” ujarnya.

Langkah lainnya menurut pria yang pernah menempuh pendidikan master
di Belanda ini yakni dengan membikin solidaritas kemanusiaan melalui
donasi dengan menggalang dana yang dilakukan oleh berbagai elemen selama
ini dinilainya juga sudah cukup bagus. Bahkan dengan menolong atau
menyelamatkan anak-anak saya juga sudah banyak dilakukan.

“Saya kira itu lebih patut di kalau kita dudukkan, ,tindakan kita
sebagai warga negara Indonesia ya disitu itu. Selebihnya kita tidak bisa
berbuat apa-apa karena itu sudah mencampuri urusan negara orang lain,”
ujarnya.

Oleh karena dirinya kembali menenkankan bahwa cara yang lebih santun
atau sesuai dengan tata krama yakni dengan  mendorong pemerintah atau
lembaga-lembaga internasional untuk bertindak agar konflik tersebut
dapat segera diselesaikan dengan baik tanpa jatuh korban yang lebih
banyak lagi.

“Jadi harus benar-benar didudukkkan ke persoalan sesungguhnya Dan
peneggakannya juga harus komprehensif, tidak hanya satu isu itu saja.
Pemerintah harus bisa meminta lembaga-lembaga internasional untuk segera
menyelesaikannya secara cepat agar tak jatuh korban lebih banyak lagi,”
ujarnya mengakhiri. (KRj/***)