Diskusi Publik dan Buka Puasa Bersama, Dengan Tema “Refleksi Pasca Pemilu Serentak 2019” di Kota Palembang

PALEMBANG, SriwijayaAktual.com –  Ikatan Mahasiswa Mahammadiyah (IMM) Sumsel, melakukan Diskusi Publik dan Buka
Puasa Bersama dengan tema “Refleksi Pasca
Pemilu Serentak 2019”, dihadiri: Najih Prasetyo (Ketua Umum IMM Pusat),
Muhammad Iqbal (Ketua IMM UMP Sumsel), Iwayan Darmawan (Ketua Pinpinan
Daerah Kesatuan Mahasiwa Hindu Darma Indonesia/KMHDI Sumsel), Faisal
Roni (Pengurus Koordinator PMII Cabang Sumsel) dan Bambang Irawan (Ketua Umum Badko HMI Subangsel) serta diikuti puluhan orang
dari IMM Universitas Muhammaiyah Palembang (UMP) dan  aktivis mahasiswa Kota Palembang lainya, di Nongki Kong Djie Coffee, Kota Palembang, Rabu (22/5/2019).

Pantauan serta pendengaran yang diikuti Sriwijaya Aktual dilokasi kegiatan, tampak dinamika diskusi berlangsung begitu aktif membicarakan bagaimana prosedur pelaksanaan dan hingga rekapitulasi suara Pemilu serentak 2019 oleh KPU RI atau KPU pusat di Jakarta. 

Beberapa poin inti yang dapat Sriwijaya Aktual kutip dalam diskusi interaktif dalam kegiatan? “Bahwa Didalam Pemilu pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Tidak apat juga dipungkiri salah satunya yaitu dilema yang kita hadapi saat ini dikarenakan dua orang Paslon Calon Presiden, apakah
bangsa Indonesia akan dijadikan bangsa pemberontak atau bagaimana.
Seperti di Negara Jepang jika rakyatnya dia terindikasi bahwa ia
melakukan gerakan makar maka ia akan melakukan bunuh diri. Karena mereka
malu dengan sikapnya sendiri. 

Kita, rakyat Indonesia menginginkan pada Pilpres Tahun 2019 ini menimbulkan
ide dan gagasan, Namun saat ini kita dipertontonkan dengan maraknya
berita – berita hoaks yang dimunculkan oleh orang – orang yang tidak
bertanggung jawab.

Tampak mayoritas peserta diskusi yang hadir mendukung penuh penyelenggara Pemilu baik KPU
dan Bawaslu. “Karena dalam hal ini kami tahu betul, pada saat pencetakan
surat suara jika KPU tidak tepat waktu untuk menyelesaikan pecetakan
surat suara tersebut maka Bawaslu akan melaporkan KPU. Jadi KPU seperti
robot yang dimainkan oleh para elit elit politik.

Negara kita Indonesia adalah negara yang demokrasi dan negara hukum, maka kita hurus menjunjung tinggi asas hukum bangsa kita.

Selain itu  tampak dalam dinamika diskusi para peserta menolak gerakan people power, karena kata – kata ini
tidak ilegan. “Peserta diskusi juga sepakat dengan apa yang telah dilakukan oleh KominfoRI 
pada hari ini, dengan membatasi akses media sosial dalam rangka meminimalisir penyebaran informasi, chat, foto dan video hoax yang dapat memecah belah persatuan rakyat Indonesia. 

Selain itu juga tampak diakhir kegiatan diskusi publik interaktif, dilakukan pembacaan pernyataan sikap oleh Ketua IMM UMP Sumsel Muhammad Iqbal mengatakan :

a. Mendukung penuh kinerja KPU secara konstitusional dan
bertanggung jawab untuk menjelaskan terkait tuduhan masyarakat tentang
kecurangan KPU dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemilu Serantak Tahun
2019.

b. Meminta para penegak hukum, seperti Polri untuk tidak
melakukan kriminalisasi kepada masyarakat yang melakukan aksi Unjuk
Rasa.

c. Mendesak pemerintah pusat untuk memisahkan Pemilu Serentak, baik Pilres, Pileg maupun Pilkada.

d. Meminta KPU untuk mencari  fakta  penyebab meninggal dunia 600 orang anggota KPPS.

e. Meminta permasalahan Pemilu Serentak tahun 2019 dijadikan  bahan acuan evaluasi pelaksanaan Pemilu di Negara Indonesia kedepanya. [red]