tahun dan sudah silih berganti rezim penguasa di negeri ini. Tapi, sampai detik ini rakyat Indonesia belum
merasakan seutuhnya kemerdekaan sesuai
dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.
pasca-kemenangan Jokowi-JK dalam Pilpres 2014. Dengan menggaungkan Revolusi
Mental, Nawa Cita, dan blusukan pemerintah dengan mudah meraih simpati rakyat. Rakyat yang sudah
jenuh dengan rezim kapitalistik dan korup seakan mendapat angin segar dari
Jokowi-JK. Terlebih rezim ini juga dikenal gemar mengkampanyekan diri sebagai
pemimpin yang merakyat dan pro-rakyat. Komplet sudah harapan rakyat bahwa
bangsa ini akan mencapai kondisi adil, makmur, dan berdaulat sesuai dengan
cita-cita founding fathers.
Setelah dua tahun berjalannya
pemerintahan Jokowi-JK, patutlah rakyat mengevaluasi apakah sejauh ini
pemerintahan ini sudah berjalan sesuai prinsip good governance dan komitmen
dengan janji-janji saat kampanye? Jika mau digolongkan, evaluasi dua tahun
pemerintahan Jokowi-JK biia dibagi menjadi beberapa grand issue dan
turunannya, sebagai berikut:
Nasional
kereta cepat yang menyalahi prosedural dan jalan di tempat
infrastruktur strategis dibiayai dengan utang dan dikerjakan oleh pekerja asing
tenaga kerja lokal sangat rendah dalam proyek-proyek strategis
infrastruktur yang tidak merata antar daerah
Pangan dan Perdagangan Internasional
semua pangan masih impor
pangan sulit terwujud karena masih banyaknya para mafia dan spekulan
harga pupuk dan bibit sehingga semakin mempersulit petani.
dan Keuangan Negara
BUMN yang kurang tepat sasaran
BUMN yang dijadikan komoditas politik alias bagi-bagi kue kekuasaan
Indonesia yang meningkat drastis
pajak yang tidak sesuai target
APBN yang rendah.
Energi dan Lingkungan Hidup
mewujudkan kemandirian dan kedaulatan energi diperlukan
percepatan pembangunan kilang minyak.
mentah
gas 3 kg
listrik 35.000 MW yang masih jalan di tempat
di seluruh Indonesia yang tidak mengindahkan aspek lingkungan
hutan di beberapa daerah
bandang dimana-mana karena penggundulan hutan.
dan Keamanan
disintegrasi bangsa
dini
HAM
free sex, dan LGBT.
dan SDM
pendidikan bagi semua rakyat Indonesia
pendidikan yang rendah
pengangguran dan PHK.
Sosial, dan Budaya
agama dijadikan komoditas politik
dan pengangguran
media
perempuan dan anak dari human traficking
warisan budaya.
penduduk miskin yang bertambah
belimasyarakat yang rendah
yang miskin dan yang kaya semakin meningkat menurut Indek Rasio Gini Indonesia
untuk rakyat miskin yang tidak tepat sasaran.
pemerintah dalam menjalankan undang-undang masih rendah
banyak mengintervensi penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia.
hukum yang tebang pilih
kasus–kasus korupsi besar yang jalan di tempat, seperti BLBI, Century,
suap Reklamasi, dll.
ekonomi yang melambat
komoditas unggulan yang melemah seperti: sawit, karet, dan batubara
produk–produk impor dari Tiongkok yang bisa merugikan sektor produksi dalam negeri
efektifnya 12 paket kebijakan ekonomi Jokowi-JK
amnesty yang salah sasaran
agraria yang masih terjadi antara rakyat dan pemilik modal.
jokowi belum menyentuk akar permasalahan yaitu struktur
penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pengelolaan sumber-sumber agraria yang
tidak adil.
bangsa diatas mendorong kami mahasiswa Indonesia yang terdiri dari 12
organisasi mahasiswa ekstra kampus tingkat pusat (PB HMI, PB PMII, PP GMNI, PP
PMKRI, PP GMKI, DPP IMM, PP KAMMI, PP KMHDI, PP HIKMAHUDHI, PP HIMMAH, EN LMND,
PB PII) menyatukan tekad bergerak bersama mengingatkan rezim yang sedang
berkuasa bahwa negara dalam ambang bahaya dan harus segera diselamatkan.
![]() |
(Istimewa) |
Untuk mempertajam
fakta-fakta di atas kami berniat melaksanakan Simposium Nasional Mahasiswa
Indonensia yang diikuti oleh 500 perwakilan mahasiswa seluruh Indonesia dari
Sabang sampai Merauke dan menghadirkan narasumber dari tokoh-tokoh bangsa dari
kalangan akademisi, praktisi, birokrat, dan sebagainya. Agenda ini rencananya
dilaksanakan pada 19 Oktober 2016 di Gedung Joang 45.
– Partai Demokrat Memberikan Tujuh Catatan Penting Terhadap Pemerintahan Jokowi-JK
Hasil
dari Simposium Nasional Mahasiswa Indonesia berupa Manifesto Mahasiswa
untuk pemerintahan Jokowi-JK akan disampaikan dalam rapat umum “Aliansi
Mahasiswa Menggugat” pada 20 Oktober 2016 bertepatan dengan 2 tahun
pemerintahan Jokowi-JK. Rapat Umum ini akan dilaksanakan di depan Istana Negara
dan diikuti oleh 2.000 mahasiswa Indonesia. Rapat umum juga dilaksanakan di
seluruh kabupaten/ kota se-Indonesia.” Demikian bebernya Organisasi Mahasiswa Kelompok Cipayung Plus, An.Ketua Umum PB HMI melalui release yang diikirim-diterima redaksi SriwijayaAktual.com – Selasa (11/10/2016) tengah malam. (Red)
Konferensi Pers Organisasi Mahasiswa Cipayung Plus “Menuju 2 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK” Jakarta, (11 /10/2016) |
Komentar