 |
| Massa Aksi KASBI Sumsel dan SBSI Sumsel |
PALEMBANG,
SriwijayaAktual.com – Sekitar seratusan masa aksi yang tergabung dari Serikat Buruh Seluruh Indonesia
(SBSI) Wilayah Sumsel menggelar aksi unjuk rasa dalam rangka Peringatan Hari
Buruh Internasional atau May Day 2018,
Selasa (1/5/2018) di simpang
lima DPRD Provinsi Sumsel dan ke DPRD Provinsi Sumsel untuk menyampaikan
uneg-uneg atau aspirasinya.
SriwijayaAktual.com – Sekitar seratusan masa aksi yang tergabung dari Serikat Buruh Seluruh Indonesia
(SBSI) Wilayah Sumsel menggelar aksi unjuk rasa dalam rangka Peringatan Hari
Buruh Internasional atau May Day 2018,
Selasa (1/5/2018) di simpang
lima DPRD Provinsi Sumsel dan ke DPRD Provinsi Sumsel untuk menyampaikan
uneg-uneg atau aspirasinya.
Tampak
dalam pantauan Sriwijaya Aktual aksi unjuk rasa SBSI Sumsel yang dipimpin
Ramlianto (Koordinator Aksi/Korwil SBSI Sumsel), Bung Umar dan Avir
(Koordinator Lapangan) ini, dilakukan sekaligus dalam rangka Ulang Tahun
(Ultah) SBSI yang ke 26 dengan melakukan “Potong Nasi Tumpeng”.
dalam pantauan Sriwijaya Aktual aksi unjuk rasa SBSI Sumsel yang dipimpin
Ramlianto (Koordinator Aksi/Korwil SBSI Sumsel), Bung Umar dan Avir
(Koordinator Lapangan) ini, dilakukan sekaligus dalam rangka Ulang Tahun
(Ultah) SBSI yang ke 26 dengan melakukan “Potong Nasi Tumpeng”.
 |
| Pemotongan Nasi Tumpeng HUT SBSI di Halaman DPRD Sumsel |
Sementara
itu, dalam aksi tuntutan, SBSI Sumsel, menyampaikan, antara lain:
itu, dalam aksi tuntutan, SBSI Sumsel, menyampaikan, antara lain:
1.
Meminta Pemerintah cabut PP No.78 Tahun 2015.
Meminta Pemerintah cabut PP No.78 Tahun 2015.
2.
Cabut Pepres No.20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA).
Cabut Pepres No.20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA).
3.
Copot Menteri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi
(Menakertrans) Muhammad Hanif Dhakiri.
Copot Menteri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi
(Menakertrans) Muhammad Hanif Dhakiri.
4.
Meminta hapuskan sistem kerja outsourcing dan kontrak kerja
Meminta hapuskan sistem kerja outsourcing dan kontrak kerja
5.
Segera tuntaskan kasus kasus buruh di pengawasan Disnaker.
Segera tuntaskan kasus kasus buruh di pengawasan Disnaker.
6.
Selain itu, meminta pihak Kepolisian untuk dapat menerima dan menindaklanjuti
laporan union busting perusahaan ataupun oknum, yang dilakukan terhadap Serikat
Buruh/pekerja dan anggota SB/SP.
Selain itu, meminta pihak Kepolisian untuk dapat menerima dan menindaklanjuti
laporan union busting perusahaan ataupun oknum, yang dilakukan terhadap Serikat
Buruh/pekerja dan anggota SB/SP.
Berita Terkait: May Day 2017: Katanya Divisit Anggaran untuk Naikan UMP Buruh, Tetapi Pemerintah Getol Banget Berhutang?
Sementara
itu, Ribuan massa Serikat Buruh yang tergabung dari Kongres Aliansi Serikat
Buruh Indonesia (KASBI) Sumsel, juga melaukan aksi unjuk rasa dalam rangka Peringatan Hari
Buruh Internasional atau May Day 2018,
Selasa (1/5/2018) dengan titik kumpul Benteng Kuto Besak (BKB) dan Halaman
Monumen Perjuangan Rakyat (Monpera) Kota Palembang dengan rute Simpang 5 DPRD
Sumsel dank e gedung DPRD Sumsel untuk menyampaikan aspirasinya.
itu, Ribuan massa Serikat Buruh yang tergabung dari Kongres Aliansi Serikat
Buruh Indonesia (KASBI) Sumsel, juga melaukan aksi unjuk rasa dalam rangka Peringatan Hari
Buruh Internasional atau May Day 2018,
Selasa (1/5/2018) dengan titik kumpul Benteng Kuto Besak (BKB) dan Halaman
Monumen Perjuangan Rakyat (Monpera) Kota Palembang dengan rute Simpang 5 DPRD
Sumsel dank e gedung DPRD Sumsel untuk menyampaikan aspirasinya.
 |
| Massa Aksi KASBI Saat Start Longmach dari Pelataran BKB kota Palembang |
Aksi
unjuk rasa KASBI Sumsel yang dipimpin atau dikoordinatori oleh M. Hadi Irwanto
ini, menyampaikan tuntutanya, yakni diantaranya:
unjuk rasa KASBI Sumsel yang dipimpin atau dikoordinatori oleh M. Hadi Irwanto
ini, menyampaikan tuntutanya, yakni diantaranya:
1. Menuntut pemerintah untuk
menghapus sistem kerja kontrak (Outsourcing dan magang).
menghapus sistem kerja kontrak (Outsourcing dan magang).
2. Menuntut pemerintah untuk
segera mencabut PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan.
segera mencabut PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan.
3. Menuntut pemerintah untuk
menurunkan Tarif Dasar Listrik (TDL), BBM dan
menurunkan Tarif Dasar Listrik (TDL), BBM dan
4. Meminta buat aturlah serta adakan
agar harga sembako murah untuk rakyat serta Hentikan krimininalisasi kaum
buruh, tani dan buruh perempuan.
agar harga sembako murah untuk rakyat serta Hentikan krimininalisasi kaum
buruh, tani dan buruh perempuan.
“Terkait
Peppres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA) bahwa KASBI dengan
tegas meminta pemerintah komitmen dan konsisten serta tegas terhadap seleksi
para TKA dengan melakukan pengawasan ketat akan kebutuhan, kepatutan serta alih
teknologi sehingga kaum buruh lokal tidak termarjinalkan dengan buruh TKA.”Ujarnya
Peppres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA) bahwa KASBI dengan
tegas meminta pemerintah komitmen dan konsisten serta tegas terhadap seleksi
para TKA dengan melakukan pengawasan ketat akan kebutuhan, kepatutan serta alih
teknologi sehingga kaum buruh lokal tidak termarjinalkan dengan buruh TKA.”Ujarnya
Berita Terkait: Aksi Peringatan May Day 2016 Di Kota Palembang
Menurut
buruh KASBI ini, kebijakan rezim Jokowi – JK jauh dari harapan dan gagal dalam
memperjuangkan kaum buruh. Pada Pilpres 2014 KASBI dengan konsisten mendukung
dan menghantarkan Jokowi – JK menjadi RI 1 dan RI 2 namun pada kenyataannya
selama memimpin, rezim Jokowi – JK sangat jauh dari kenyataan janji-janji
politik pada kaum buruh. Tetapi, rezim ini lebih berpihak kepada kaum pemodal
sehingga buruh semakin terpuruk kondisinya dimana
kriminalisasi terhadap aktivis buruh dan hak-hak buruh semakin tidak layak dan
tertindas sehingga momentum May Day tahun 2018 kaum buruh harus melawan atas
keterpurukan ini.
buruh KASBI ini, kebijakan rezim Jokowi – JK jauh dari harapan dan gagal dalam
memperjuangkan kaum buruh. Pada Pilpres 2014 KASBI dengan konsisten mendukung
dan menghantarkan Jokowi – JK menjadi RI 1 dan RI 2 namun pada kenyataannya
selama memimpin, rezim Jokowi – JK sangat jauh dari kenyataan janji-janji
politik pada kaum buruh. Tetapi, rezim ini lebih berpihak kepada kaum pemodal
sehingga buruh semakin terpuruk kondisinya dimana
kriminalisasi terhadap aktivis buruh dan hak-hak buruh semakin tidak layak dan
tertindas sehingga momentum May Day tahun 2018 kaum buruh harus melawan atas
keterpurukan ini.
Selain itu, mengkritisi
MoU TNI – Polri dan rancangan KUHP, lanjut Nining, adalah langkah terbaik
dimana mengembalikan fungsi TNI sebagai alat pertahanan negara dan Polri
sebagai Kamtibmas.
MoU TNI – Polri dan rancangan KUHP, lanjut Nining, adalah langkah terbaik
dimana mengembalikan fungsi TNI sebagai alat pertahanan negara dan Polri
sebagai Kamtibmas.
“Apabila
hal tersebut tidak dikritisi, aksi intimidasi dan tekanan terhadap perjuangan
kaum buruh khususnya para aktivis buruh sangat luar biasa menindas. Karena
TNI-Polri terkesan lebih berpihak kepada kaum pemodal sebagai kepanjangan
tangan pemerintahan Jokowi – JK yang tidak pro buruh dan rakyat,” paparnya.
hal tersebut tidak dikritisi, aksi intimidasi dan tekanan terhadap perjuangan
kaum buruh khususnya para aktivis buruh sangat luar biasa menindas. Karena
TNI-Polri terkesan lebih berpihak kepada kaum pemodal sebagai kepanjangan
tangan pemerintahan Jokowi – JK yang tidak pro buruh dan rakyat,” paparnya.
Baca Juga ini: Karangan Bunga untuk Ahok-Djarot Dibakar Massa Aksi Buruh, ‘Tangkap Saya Kalau Berani’!
Ia
juga menyampaikan, pada Pilpres tahun 2019 mendatang, KASBI tidak berpihak pada
salah satu kandidat, karena rezim yang sebelumnya dan rezim sekarang yang
memimpin negeri ini tidak pernah komitmen dan konsisten akan janji politik
terhadap kaum buruh.
juga menyampaikan, pada Pilpres tahun 2019 mendatang, KASBI tidak berpihak pada
salah satu kandidat, karena rezim yang sebelumnya dan rezim sekarang yang
memimpin negeri ini tidak pernah komitmen dan konsisten akan janji politik
terhadap kaum buruh.
“Siapapun
yang memimpin Indonesia bagi KASBI adalah yang mampu menempatkan buruh secara
layak dan sejahtera jauh dari penindasan dan kriminalisasi,” Tandasnya.
[Red_SA]
yang memimpin Indonesia bagi KASBI adalah yang mampu menempatkan buruh secara
layak dan sejahtera jauh dari penindasan dan kriminalisasi,” Tandasnya.
[Red_SA]
Komentar