GN Kedaulatan Rakyat Siap Kejutkan Bawaslu Sampai 21-25 Mei

15052019 ILUS PEOPLE POWER
Ilustrasi/dok/net

JAKARTA, SriwijayaAktual.com – Kelompok yang menamakan dirinya Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat
(GNKR) berencana menggelar aksi di depan kantor Badan Pengawas Pemilihan
Umum (Bawaslu) RI, Jakara Pusat. Aksi bakal digelar pada 21 -25 Mei
2019 mendatang.
Koordinator GNKR Jumhur Hidayat mengatakan agenda aksi adalah
mendesak Bawaslu mengeluarkan rekomendasi kepada KPU agar
mendiskualifikasi paslon nomor urut 01 dalam Pilpres 2019, Joko Widodo
(Jokowi)- Ma’ruf Amin. Menurut Jumhur, dugaan kecurangan yang terjadi
bersifat terstruktur, sistematis dan masif.
“Kami akan mendesak Bawaslu untuk mendiskualifikasi paslon nomor urut
01 sebagai peserta dalam pilpres kemarin sesuai dengan Pasal 463 UU no 7
tahun 2017,” ucap Jumhur di Rumah Kedaulatan Rakyat, Jakarta, Sabtu
(18/5/2019).
Dia menyatakan KPU dapat mendiskualifikasi peserta Pilpres 2019
sesuai yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang
Pemilu.
Akan tetapi, Jumhur menekankan Bawaslu memiliki kewenangan untuk
memberikan rekomendasi kepada KPU untuk mendiskualifikasi paslon. KPU
pun wajib menjalankan rekomendasi Bawaslu. Oleh karena itu, sambungnya,
titik aksi dipusatkan di kantor Bawaslu.
Jumhur belum bisa memastikan berapa banyak jumlah massa yang akan
hadir. Meski begitu, dia menargetkan setidaknya satu juta orang ikut
menjadi peserta aksi. Jumhur tidak menutup kemungkinan aksi bakal
dihadiri lebih dari yang ditargetkan.
“Aksi ini untuk menyalurkan aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat yang kecewa dengan Pemilu 2019,” ucap Jumhur.
Diketahui, kepolisian menyebut terduga teroris yang telah ditangkap
berencana meledakkan bom saat 22 Mei mendatang. Mengenai hal itu, Jumhur
tidak ingin menanggapi serius.
Dia hanya ingin aparat menangkap orang-orang yang diduga membuat
kekacauan. Jumhur juga berharap aparat keamanan sigap ketika ada pihak
yang memprovokasi massa dan berpotensi menimbulkan kericuhan.
“Kita dari awal aksi kita damai, super tertib, super damai. Enggak
boleh kekerasan. Kalau ada yang mengganggu di tengah jalan, kita punya
keamanan juga tapi polisi pun harus sigap,” kata Jumhur.
Jumhur lalu mengimbau kepada masyarakat yang kecewa dengan Pemilu
2019 juga menggelar aksi di daerah masing-masing. Dia berharap aksi
dipusatkan di kantor DPRD di wilayah masing-masing.
“Peserta aksi di daerah bisa menggunakan nama organ GNKR daerah atau
nama organ apapun asal memiliki tujuan yang sama. Aksi di daerah
dilakukan juga jadwalnya sama sejak 21 Mei hingga selesai,” kata Jumhur. [ak/cnn.i]

Spesial Untuk Mu :  Jadi Mualaf, Marcella Simon Ungkap Alasan Belum Berhijab

Komentar