 |
| Jaringan Listrik (Ilustrasi). |
mendapatkan pelayanan listrik PLN. Sebelumnya, 14 kabupaten tersebut
mendapatkan program kelistrikan dari Pemda setempat. Saat HUT ke-71 RI,
14 wilayah tersebut akan teraliri listrik.
Sebanyak 14 kabupaten
itu adalah Yahokimo, Puncak Jaya, Yalimo, Mambramo Tengah, Membramo
Raya, Intan Jaya, Lanny Jaya, Tolikara, Puncak, Deiyai, Pegunungan
Arfak, Raja Ampat, Tambrauw, dan Teluk Wondama. Pada hari kemerdekaan
nanti, PLN akan me-launching 3 Pembangkit listrik tenaga diesel di Papua.
“Sudah
dilakukan Serah Terima Operasi (STO) sistem kelistrikan yang ada di
daerah tersebut kepada PLN. Karena adanya keinginan masyarakat dan tekad
PLN untuk menerangi nusantara, ini juga tidak terlepas dari peran Pemda
setempat untuk bersinergi dalam infrastruktur kelistrikan,” ujar
Direktur Bisnis Regional Maluku dan Papua, Haryanto W S, di PLN Pusat,
Jl Trunojoyo, Jakarta Selatan, Senin (15/8/2016).
Pada tahun
2016, PLN menargetkan 5 PLN yang akan dioperasikan. Sebanyak 3 PLTD yang
akan beroperasi pada 17 Agustus nanti adalah di kabupaten Raja Ampat
5,097 kW, Kabupaten Pegunungan Arfak 1,950 kW, dan Kabupaten Teluk
Wodama Waisor 5000 kW.
Di tahun yang sama, pada tanggal 27
Oktober direncanakan di kabupaten Yahukimo 2.520 kW, Kabupaten Deiyai
1.000 kW. Kelima PLTD yang akan diluncurkan memakan biaya investasi
senilai Rp 56,2 miliar dan dana operasional Rp 55,7 miliar dengan calon
pelanggan 7.390.
“Pada 17 Agustus ini kami sudah siap launching
di Raja Ampat, pegunungan Arfak dan Teluk Odama. Untuk Deiyai setelah
diskusi dengan Bupati masih minta persetujuan dengan Pemda. Insya Allah
pada 27 Oktober saat hari listrik nasional ya listrik bisa menyala,”
ujar Haryanto.
Baca juga; Petani Papua Bekerja Paling Pagi, Dapat Kesejahteraan Paling Terakhir
Sembilan dari 14 kabupaten yang belum dialiri
listrik dari PLN rencananya akan dilakukan pada 2017. Total investasi
untuk membangun 9 PLTD di kabupaten lainnya senilai Rp 99,7 miliar atau
total dengan 5 kabupaten yang diluncurkan tahun ini ada Rp 156 miliar.
“Kondisi
14 kabupaten ini sebagian ada yang nyala 6 jam, 12 jam dan 24 jam.
Mulai Januari kami bentuk tim khusus untuk mensurvei ke 14 kabupaten
kota dan bertemu bupati dan DPRD setelah perjuangan panjang akhirnya
bisa,” ujarnya. (*)
Source, detikfinance
Komentar