 |
| Ilustrasi |
MEDAN-SUMUT, SriwijayaAktual.com – Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI)
menolak kehadiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Musyawarah
Nasional (Munas) ke-10 KAHMI di Hotel Santika, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara (Sumut), pada 17 November 2017
mendatang.
menolak kehadiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Musyawarah
Nasional (Munas) ke-10 KAHMI di Hotel Santika, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara (Sumut), pada 17 November 2017
mendatang.
Ketua KAHMI Medan, Ahsanul Fuad SH MA mengungkapkan keinginan
Jokowi untuk menghadiri Munas KAHMI ke-10 terindikasi adanya intervensi
dari pemerintah terhadap jalannya Munas KAHMI dalam hal pemilihan
presidium KAHMI periode 2017-2022.
Jokowi untuk menghadiri Munas KAHMI ke-10 terindikasi adanya intervensi
dari pemerintah terhadap jalannya Munas KAHMI dalam hal pemilihan
presidium KAHMI periode 2017-2022.
“Ada kawan- kawan yang ikut
masuk dalam melancarkan dia (Jokowi) masuk dalam Munas KAHMI. Ini sangat
saya sayangkan. Indikasi itu nampak bahwa Munas ini di jadikan sebagai
ajang politik. Bagi sebagian warga KAHMI yang saat ini berdekatan dengan
peguasa. KAHMI Medan sangat prihatin terhadap fenomena ini,” ungkapnya
pada media, Selasa (14/11/2017), dikutip dari laman gosumut.
masuk dalam melancarkan dia (Jokowi) masuk dalam Munas KAHMI. Ini sangat
saya sayangkan. Indikasi itu nampak bahwa Munas ini di jadikan sebagai
ajang politik. Bagi sebagian warga KAHMI yang saat ini berdekatan dengan
peguasa. KAHMI Medan sangat prihatin terhadap fenomena ini,” ungkapnya
pada media, Selasa (14/11/2017), dikutip dari laman gosumut.
 |
| Pengurus Harian KAHMI Medan saat memaparkan alasan penolakan terhadap kehadiran Jokowi dalam Munas KAHMI Ke-10 di Penang Corner Medan, Selasa (14/11/2017) |
Ahsanul Fuad didampingi Pengurus Harian MD KAHMI Medan, Ketua Bidang
Pemberdayaan Ekonomi dan Umat, Syafiruddin Hamdani Damanik serta
Sekretaris, Chairul Munadi SH dan M Idris SH MH mengungkapkan KAHMI
tidak boleh menjadi bagian orang yang menistakan agama.
Pemberdayaan Ekonomi dan Umat, Syafiruddin Hamdani Damanik serta
Sekretaris, Chairul Munadi SH dan M Idris SH MH mengungkapkan KAHMI
tidak boleh menjadi bagian orang yang menistakan agama.
“Jika Jokowi mau menggunakan kekuasaannya saat itu, maka aksi lanjutan
tentu tidak ada. Dan dia kami nilai sebagai pengkhianat perjuangan umat
dan semangat 212,” terangnya.
tentu tidak ada. Dan dia kami nilai sebagai pengkhianat perjuangan umat
dan semangat 212,” terangnya.
Karenanya, dia meminta agar KAHMI
jangan terjebak kepentingan pragmatis politik. Lantaran, KAHMI harus
berada di tengah tengah umat dan untuk umat. “Untuk itu, kita mengajak
seluruh majelis daerah dan majelis wilayah untuk bergabung dalam poros
umat 212. Melalui poros ini, energi dan semangat 212 harus masuk.
Kesadaran akan perlunya pembelaan terhadap umat Islam dan ulama harus
menjadi perhatian,”Tandasnya. [*]
jangan terjebak kepentingan pragmatis politik. Lantaran, KAHMI harus
berada di tengah tengah umat dan untuk umat. “Untuk itu, kita mengajak
seluruh majelis daerah dan majelis wilayah untuk bergabung dalam poros
umat 212. Melalui poros ini, energi dan semangat 212 harus masuk.
Kesadaran akan perlunya pembelaan terhadap umat Islam dan ulama harus
menjadi perhatian,”Tandasnya. [*]
Komentar