 |
| Sidang PBB (Foto: Reuters) |
SriwijayaAktual.com – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memutuskan Papua merupakan
bagian dari Indonesia yang tidak bisa diganggu gugat. Keputusan tersebut
disampaikan Duta Besar/Wakil Tetap Indonesia untuk Perserikatan
Bangsa-bangsa (PBB) di Jenewa, Hasan Kleib.
bagian dari Indonesia yang tidak bisa diganggu gugat. Keputusan tersebut
disampaikan Duta Besar/Wakil Tetap Indonesia untuk Perserikatan
Bangsa-bangsa (PBB) di Jenewa, Hasan Kleib.
Keputusan tersebut dihasilkan saat gelaran debat publik negara
calon anggota Dewan HAM di Jenewa belum lama ini. Dalam gelaran
tersebut, Indonesia mendapat sejumlah pertanyaan terkait referendum
Papua dari berbagai pihak.
calon anggota Dewan HAM di Jenewa belum lama ini. Dalam gelaran
tersebut, Indonesia mendapat sejumlah pertanyaan terkait referendum
Papua dari berbagai pihak.
Berikut Hasil Pertemuan Wakil Tetap RI di PBB dengan Sekjen PBB yang diterima media dikutip laman Okezone:
1. Pada 10 September 2019, di New York, Wakil Tetap RI untuk PBB
di New York, Dian Triansyah Djani bertemu dengan Sekjen PBB, António
Guterres untuk membahas perkembangan situasi terakhir di Papua, dan
status kedaulatan Papua dari sudut pandang PBB.
di New York, Dian Triansyah Djani bertemu dengan Sekjen PBB, António
Guterres untuk membahas perkembangan situasi terakhir di Papua, dan
status kedaulatan Papua dari sudut pandang PBB.
2. Hasil pertemuan, sebagai berikut:
a. PBB mendukung Kedaulatan dan Integritas wilayah Indonesia dan Isu Kedaulatan bukan suatu pertanyaan bagi PBB.
Status Final Papua di dalam Indonesia berdasarkan uti possideti
iuris, NY Agreement 1962, Act of Free Choice 1969, dan resolusi GA PBB
2504 (XXIV) 1969.
iuris, NY Agreement 1962, Act of Free Choice 1969, dan resolusi GA PBB
2504 (XXIV) 1969.
b. PBB melihat outcome dari pembangunan Pemerintah pada era
Presiden Jokowi di wilayah Papua dan Papua Barat. Namun, perlu diperkuat
dengan hal-hal simbolis.
Presiden Jokowi di wilayah Papua dan Papua Barat. Namun, perlu diperkuat
dengan hal-hal simbolis.
c. PBB memahami adanya kelompok separatis yang terus-menerus membuat
berita hoax dan demo anarkis dan tindak kekerasan. Pihaknya
mengingatkan agar aparat kepolisian tetap menahan diri agar tidak
menimbulkan dampak yang buruk dan menyulitkan pemerintah.
berita hoax dan demo anarkis dan tindak kekerasan. Pihaknya
mengingatkan agar aparat kepolisian tetap menahan diri agar tidak
menimbulkan dampak yang buruk dan menyulitkan pemerintah.
d. Terkait Vanuatu pihaknya menyadari bahwa sering mengangkat isu Papua dalam beberapa agenda internasional.
3. Melihat kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa PBB tetap
mendukung Kedaulatan Indonesia atas Papua sehingga menutup peluang
referendum bagi para tokoh dan simpatisan KSP (Kelompok Separatis Papua).
mendukung Kedaulatan Indonesia atas Papua sehingga menutup peluang
referendum bagi para tokoh dan simpatisan KSP (Kelompok Separatis Papua).
Namun, statemen isu kedaulatan bukan suatu pertanyaan juga
menegaskan bahwa PBB akan tetap memperhatikan Papua dalam permasalahan
lainnya seperti kesejahteraan, kemiskinan, HAM, kesehatan, pendidikan,
dsb. [*]
menegaskan bahwa PBB akan tetap memperhatikan Papua dalam permasalahan
lainnya seperti kesejahteraan, kemiskinan, HAM, kesehatan, pendidikan,
dsb. [*]
Komentar