Kisruh Politik Memuncak, PM Papua Nugini Resmi Mundur

PAPUA NUGINI, SriwijayaAktual.com – Perdana Menteri Papua Nugini, Peter O’Neill, resmi mundur setelah mengajukan surat pengunduran diri pada Rabu (29/5/2019), di tengah kisruh politik yang meningkat di negaranya.

“Pada
pukul 09.35 pagi ini, saya mengantarkan kepada Yang Mulia Gubernur
Jenderal (Sir Robert Dadae) surat pengunduran diri saya,” kata O’Neill
di gedung parlemen, Port Moresby.

O’Neill sudah memutuskan
mengundurkan diri pada Minggu (26/5), setelah serangkaian pembelotan
politik tingkat tinggi yang menggerus kepemimpinannya.

Pembelotan
terjadi tak lama setelah O’Neill menandatangani kesepakatan proyek gas
alam cair senilai US$13 miliar dengan perusahaan minyak asal Perancis,
Total, dan perusahaan ExxonMobil yang berbasis di AS.

Menteri Keuangan Papua Nugini, James Marape, adalah pejabat kabinet
senior pertama O’Neill yang mengundurkan diri. Marape mundur sebagai
bentuk protes atas keputusan O’Neill terkait kesepakatan proyek gas
tersebut.

Marape menilai keuntungan dari kesepakatan itu tidak akan mengalir ke rakyat Papua Nugini, perusahaan lokal, maupun daerah.

Ia
merujuk pada kesepakatan serupa dalam satu dekade terakhir yang dinilai
gagal membawa keuntungan bagi negara yang hingga kini 70 persen
penduduknya tak memiliki akses listrik memadai.

Menjabat selama delapan tahun, O’Neill banyak dikritik oposisi karena
korupsi dalam pemerintahan dan keterpurukan ekonomi negara yang kronis.

Terlepas
dari keterpurukan itu, dalam pidatonya O’Neill mengungkap salah satu
prestasinya selama menjabat sebagai PM, yakni menjadikan Papua Nugini
sebagai tuan rumah KTT APEC pada 2018 lalu.

“Kami selalu dikenal karena alasan-alasan yang salah,” kata O’Neill seperti dikutip AFP.

O’Neill
sebenarnya telah berjanji mundur lebih cepat, tapi hal itu tak jadi
dilakukannya. Ia malah sempat memutuskan menggunakan jalan pengadilan
untuk mempertahankan kekuasaan.

Langkahnya itu memicu kemarahan parlemen pada Selasa (28/5). Konfrontasi
bahkan sempat terjadi di parlemen antara pendukung dan oposisi O’Neill.

Sementara
itu, pemungutan suara untuk memilih pengganti O’Neill diperkirakan baru
akan berlangsung dalam beberapa hari mendatang.

Sejumlah analis
menganggap kepergiaan O’Neill dari pemerintahan dapat mengakhiri proyek
infrastruktur berbiaya besar yang diyakini banyak orang hanya
menguntungkan segelintir elite negara.

“Kepergiaan O’Neill
memiliki potensi membuat perubahan besar dalam arah kebijakan yang
diambil oleh pemerintah Papua Nugini,” kata pengamat politik dari
Universitas Daekin Melbourne, Jonathan Ritchie.

“Tetapi
kecurigaan dari sejumlah pengamat menganggap pengunduran diri O’Neill
hanya akan menghasilkan penataan kembali kepemerintahan yang terdiri
dari segelintir orang dalam lainnya, anggota lain dari kelas politik
Papua Nugini, mengambil alih peran PM dari O’Neill.” (rds/has)

 Lihat juga video aksi 22 Mei ini;