 |
| Irman Gusman dengan mengenakan rompi tahanan KPK memasuki mobil seusai diperiksa penyidik terkait kasus dugaan suap kuota impor gula, Jakarta, Sabtu (17/9/2016). |
JAKARTA, SriwijayaAktual.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan kabar klarifikasi Ketua
DPD RI Irman Gusman yang beredar di jejaring sosial seperti twitter dan
whatsapp bukanlah berasal dari Irman sendiri.
DPD RI Irman Gusman yang beredar di jejaring sosial seperti twitter dan
whatsapp bukanlah berasal dari Irman sendiri.
“Kabar klarifikasi di medsos itu tidak berasal dari bapak IG,” tegas Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, Sabtu (17/9/2016).
Dikatakan Laode, Irman tidak akan mendapatkan akses untuk membuat hal
tersebut. Laode pun menegaskan bahwa beredarnya broadchast itu berasal
dari staff Irman.
tersebut. Laode pun menegaskan bahwa beredarnya broadchast itu berasal
dari staff Irman.
“Twitter dari yang bersangkutan yang mengoperasikan adalah Staff dari bapak IG,” tutur Laode.
Laode melanjutkan operasi tangkap tangan (OTT) oleh tim penyidik KPK
terhadap Irman diyakini sudah sesuai dengan prosedur SOP serta
Undang-Undang yang berlaku.
terhadap Irman diyakini sudah sesuai dengan prosedur SOP serta
Undang-Undang yang berlaku.
“Semua prosesur penangkapan itu sudah sesuai dengan SOP, serta perundang-udangan yang berlaku,” kata dia.
Lebih lanjut, Laode menilai klarifikasi Irman di Media sosial itu
adalah suatu kebohongan, sebab KPK sudah melaksanakan operasi itu secara
profesional.
adalah suatu kebohongan, sebab KPK sudah melaksanakan operasi itu secara
profesional.
“Semua OTT sudah direkam secara profesional oleh penyidik-penyidik
KPk sehingga informasi yang bertentangan yang beredar adalah bohong
adanya,” ucap dia.
KPk sehingga informasi yang bertentangan yang beredar adalah bohong
adanya,” ucap dia.
Baca juga; Irman Gusman Terjaring OTT, Presiden RI Jokowi Yakin KPK Profesional
Maka itu, Laode meminta agar pengelola akun Twitter Irman untuk
menghentikan pengoperasian sehingga tidak ada opini yang berkembang
menimbulkan pemutar balikkan fakta.
menghentikan pengoperasian sehingga tidak ada opini yang berkembang
menimbulkan pemutar balikkan fakta.
“Kepada yang bersangkutan untuk menghentikan pengoperasian tersebut,” tutupnya. (Red/Rima)
