Koordinator GIB Sebut, PDIP Dukung Ahok Diduga Karena Megawati Tersandera Kasus Skandal BLBI

JAKARTA, SriwijayaAktual.com – Dukungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
kepada pasangan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Djarot Saiful
Hidayat pada Pilkada Gubernur DKI Jakarta 2017 mendatang bukan karena
besaran uang sebagai mahar politik, melainkan disinyalir adanya ancaman
besar yang bakal menerjang Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri jika tidak
memilih mantan Bupati Belitung Timur itu.

“Saya tidak melihat Mega dijanjikan uang, tapi saya lebih melihat
karena adanya ancaman. Kita kan tidak pernah merasakan ancaman yang
dirasakan Mega,” ungkap Koordinator  Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie
Massardi, dalam keterangan tertulis, dikutip dari rimanews, Selasa (20/9/2016). 

Bagi mereka yang tidak merasakan langsung, menurut Adhie,  ancaman
itu dianggap tidak terlalu berbahaya. Namun bagi Megawati  yang merasakan
langsung, ancaman itu tentu bisa menjadi masalah serius.

“Apa ancamannya? Kasus BLBI tiba-tiba dibuka kembali oleh KPK. Tidak
ada hujan tidak ada angin, tiba-tiba Basaria pada 15 September 2016  kemarin
menyatakan kasus BLBI masih terbuka,” jelas Adhie.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Basaria Panjaitan dalam
suatu acara di Kota Padang, Sumatera Barat, Kamis (15/9/2016) malam, kepada
wartawan menyatakan penanganan kasus Bank Century dan Bantuan Likuiditas
Bank Indonesia (BLBI) belum dihentikan. Saat ini, perkaranya masih
dalam tahap penyelidikan.

Perkara tersebut belum masuk ke tahap penyidikan sebab alat buktinya belum cukup. KPK dalam hal ini masih butuh pengembangan.

“Basaria mengatakan kasus BLBI belum ditutup, orang yang pagi-pagi
sudah menyatakan bahwa pembelian Rumah Sakit Sumber Waras oleh Ahok
tidak ada unsur korupsinya,” ujar Adhie.

Diungkapkan, Mega saat menjadi Presiden RI diketahui menerbitkan
Surat Keterangan Lunas (SKL)  BLBI melalui Inpres No 8 tahun 2002. Inpres untuk
memberikan jaminan kepastian hukum bagi 21 obligor yang dinyatakan
telah menyelesaikan kewajiban utangnya kepada pemerintah lewat Badan
Penyehatan Perbankan Nasional.

Ternyata, setelah penerbitan SKL sebagian besar obligor yang diberi
stempel lunas belum menyelesaikan utangnya kepada negara. Kasus BLBI
yang mencapai ratusan triliunan rupiah menjadi skandal korupsi terbesar
sepanjang sejarah Indonesia.

“Kasus BLBI ini yang dipersoalkan SKL, Surat Keterangan Lunas yang diberikan pemerintahan Megawati,” ujar Adhie.

Apa yang terlihat selanjutnya dari KPK, lanjut Adhie, adalah
penangkapan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman. Penangkapan
Irman menjadi semacam show of force yang ditujukan kepada Megawati. “Jadi kalau Mega akhirnya mendukung karena ancaman ini,” jelas dia.

Sebagaimana diketahui, Dewan Pimpinan Pusat PDIP sendiri diketahui
akan mengumumkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI pada
malam ini di kantornya, Jl Pangeran Diponegoro, Jakarta Pusat.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulisnya (19/9/2016) kemarin,
mengatakan pengumuman dilakukan secara serentak dengan seluruh daerah
yang menggelar Pilkada Serentak 2017. Keserentakan ini sebagai satu
kesatuan proses kelembagaan kepartaian di dalam menyiapkan pemimpin
sebagai salah satu fungsi utama partai.

Berita Terkait; PDIP Akhirnya Secara Resmi Memutuskan Memilih Ahok-Djarot Sebagai Pasangan Cagub DKI Jakarta 2017

Disampaikan pula dengan pengumuman pasangan calon secara serentak,
maka keseluruhan pasangan yang diusung PDIP memiliki komitmen kuat untuk
menampilkan wajah kerakyatan partai yang dilaksanakan untuk mewujudkan
Indonesia yang lebih baik, yakni, Indonesia yang berdaulat, berdikari,
dan berkepribadian.

“Seluruh tahapan sudah dilakukan secara sistemik, yang dimulai dengan
uji kelayakan san kepatutan, pemetaan politik, pelatihan manager
kampanye, pelatihan TOT Saksi, dan sekolah para calon kepala daerah,”
kata Hasto. (*).