Labrak Moeldoko di Kantor KSP, Gerindra: Stop Pembangunan Pabrik Semen China

moeldoko%2Bsemen
Kolase Foto/Ilust/Istimewa

JAKARTA, SriwijayaAktual.comAnggota Badan Komunikasi DPP
Gerindra, Andre Rosiade menyampaikan aspirasinya terkait permasalahan
industri semen dalam negeri saat berkunjung ke Kantor Kepala Staf
Kepresidenan.

Andre tiba di kantor KSP, Kompleks Istana Kepresidenan, Jalan Medan
Merdeka Utara, Senin (2/9/2019) sekitar pukul 09.40 WIB. Andre berharap
usulannya dapat diteruskan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Saya mendampingi federasi serikat pekerja industri semen Indonesia.
Yang merupakan serikat pekerja gabungan seluruh pabrik semen nasional di
Indonesia. Hari ini mau melakukan audiensi dengan Kepala Staf
Kepresidenan didampingi dengan deputi III dan deputi IV. Dalam rangka
melaporkan praktek predatory pricing yang dilakukan semen Tiongkok,”
kata Andre.

Andre mengatakan sudah melaporkan hal itu ke Komisi Pengawas Persaingan
Usaha (KPPU). Dia meminta dicabutnya Peraturan Menteri Perdagangan
(Permendag) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Semen Clinker dan
Semen.

“Kami sudah melaporkan hal ini ke KPPU. Hari ini kami meminta audiensi
dengan Pak Moeldoko dengan harapan pemerintah juga, Presiden melalui
Kepala Staf Kepesidenan bisa mengambil langkah-langkah kongkret,”
tuturnya.

Anggota DPR RI terpilih 2019-2014 ni juga meminta adanya moratorium pabrik semen.
Dia menilai stok semen di Indonesin surplus hingga 35 juta ton.

“Kita surplus 35 juta ton pertahun. Lalu kita juga akan meminta
pemerintah, presiden untuk meminta menteri perindustrian Segera
mencabut, melakukan moratorium pembangunan (pabrik) semen baru,”
tuturnya.

“Kita tidak butuh pembangunan pabrik semen baru apalagi yang dilakukan
oleh investor-investor dari Tionkok. Karena apa, sampai 2030, Indonesia
surplus semen. Sekali lagi, pembangunan pabrik semen baru tidak
dibutuhkan bagi bangsa ini,” tegas anggota DPR terpilih ini.

Dia berharap usai pertemuannya dengan Moeldoko, pemerintah bisa segera
berkoodinasi dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian
Perdagangan.

“Harapan kita tentu pemerintah, Presiden Jokowi melalui KSP bisa
mengkoordinasikan dua kementerian ini, perindustrian dan perdagangam.
Jangan selalu berpihak kepada Tiongkok, Tiongkok, Tiongkok. Padahal
mereka melakukan pengahancuran industri dalam negeri kita ini,”
tuturnya. [ljc]
Spesial Untuk Mu :  Warga Jakarta Utara Tuntut Ahok Dinonaktifkan

Komentar