 |
| Ilustrasi |
SriwijayaAktual.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan ibu kota negara dipindahkan
dari Jakarta ke wilayah di luar Pulau Jawa. Presiden berharap rencana
pemindahan pusat pemerintahan yang sudah muncul sejak era Presiden
Soekarno ini diseriusi demi kepentingan bangsa yang luas dan berjangka
panjang.
dari Jakarta ke wilayah di luar Pulau Jawa. Presiden berharap rencana
pemindahan pusat pemerintahan yang sudah muncul sejak era Presiden
Soekarno ini diseriusi demi kepentingan bangsa yang luas dan berjangka
panjang.
Di mana wilayah yang tepat untuk pemindahan tersebut, Jokowi
belum menjelaskan secara detail. Namun, sejumlah kalangan merespons
positif keinginan Jokowi sebagaimana yang muncul dalam rapat terbatas di
Kantor Presiden, Jakarta, kemarin. Mereka menilai sudah saatnya pusat
pemerintahan Indonesia digeser dari Kota Jakarta ke wilayah lain yang
lebih layak, agar bebas banjir dan ancaman bencana lain. Kota
Palangkaraya, Kalimantan Tengah selama ini dinilai lokasi yang tepat
untuk ibu kota baru Indonesia. Pemindahan ibu kota juga harus disiapkan
secara matang dan berorientasi untuk kepentingan bangsa ke depan.
belum menjelaskan secara detail. Namun, sejumlah kalangan merespons
positif keinginan Jokowi sebagaimana yang muncul dalam rapat terbatas di
Kantor Presiden, Jakarta, kemarin. Mereka menilai sudah saatnya pusat
pemerintahan Indonesia digeser dari Kota Jakarta ke wilayah lain yang
lebih layak, agar bebas banjir dan ancaman bencana lain. Kota
Palangkaraya, Kalimantan Tengah selama ini dinilai lokasi yang tepat
untuk ibu kota baru Indonesia. Pemindahan ibu kota juga harus disiapkan
secara matang dan berorientasi untuk kepentingan bangsa ke depan.
Dukungan dan masukan dari masyarakat pun sangat di butuhkan agar
langkah besar ini bisa terwujud dan mampu menciptakan Indonesia menjadi
bagian penting di mata dunia pada masa mendatang. Pada rapat terbatas
kemarin, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memberikan
tiga opsi terkait pemindahan ibu kota. Opsi tersebut adalah ibu kota
tetap di Jakarta dengan membuat distrik khusus pemerintahan, pindah di
lokasi dekat Jakarta seperti area Jabodetabek, dan terakhir adalah
pindah ke luar Pulau Jawa. “Kalau masih berpikir tiga alternatif tadi,
kalau saya sih alternatif satu dan dua sudah tidak,” tegas Jokowi.
langkah besar ini bisa terwujud dan mampu menciptakan Indonesia menjadi
bagian penting di mata dunia pada masa mendatang. Pada rapat terbatas
kemarin, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memberikan
tiga opsi terkait pemindahan ibu kota. Opsi tersebut adalah ibu kota
tetap di Jakarta dengan membuat distrik khusus pemerintahan, pindah di
lokasi dekat Jakarta seperti area Jabodetabek, dan terakhir adalah
pindah ke luar Pulau Jawa. “Kalau masih berpikir tiga alternatif tadi,
kalau saya sih alternatif satu dan dua sudah tidak,” tegas Jokowi.
Pertimbangan Jokowi cenderung ingin pindah ke luar Jawa adalah
karena penduduk di Pulau Jawa yang sangat padat. Dia mengungkapkan,
jumlah penduduk di Pulau Jawa saat ini sudah mencapai 57% dari total
jumlah penduduk Indonesia. Sementara itu, di Sumatera sudah mencapai
21%, Kalimantan 6%, Sulawesi 7%, Papua dan Maluku 3%. “Pertanyaannya,
apakah di Jawa mau ditambah? Sudah 57%, ada yang 6% dan 7% dan 3%,”
jelasnya. Selain kepadatan penduduk, Jokowi juga mempertimbangkan
kemacetan di Pulau Jawa yang cukup kronis, baik di Jakarta maupun
wilayah pantura. Dia juga menyinggung persoalan banjir dan kekeringan
yang terus menjadi ancaman.
karena penduduk di Pulau Jawa yang sangat padat. Dia mengungkapkan,
jumlah penduduk di Pulau Jawa saat ini sudah mencapai 57% dari total
jumlah penduduk Indonesia. Sementara itu, di Sumatera sudah mencapai
21%, Kalimantan 6%, Sulawesi 7%, Papua dan Maluku 3%. “Pertanyaannya,
apakah di Jawa mau ditambah? Sudah 57%, ada yang 6% dan 7% dan 3%,”
jelasnya. Selain kepadatan penduduk, Jokowi juga mempertimbangkan
kemacetan di Pulau Jawa yang cukup kronis, baik di Jakarta maupun
wilayah pantura. Dia juga menyinggung persoalan banjir dan kekeringan
yang terus menjadi ancaman.
Jokowi mengatakan, pembahasan pemindahan ibu kota harus berorientasi
pada kepentingan lebih besar dan berjangka panjang. Dia mengingatkan
jangan sampai pembahasan pemindahan ini hanya bersifat jangka pendek dan
di lingkup sempit. “Kita harus berbicara tentang kepentingan lebih
besar untuk bangsa, negara, kepentingan visioner, jangka panjang sebagai
negara besar d alam menyongsong kompetisi global,” katanya. Jokowi
mengakui bahwa pemindahan ibu kota negara ini bukanlah hal baru, bahkan
sudah diwacanakan sejak masa pemerintahan Presiden Soekarno. “Tapi
wacana ini timbul tenggelam karena tidak pernah diputuskan dan
dijalankan secara terencana dan matang,” ujarnya. Menurutnya, pemindahan
ibu kota memerlukan persiapan yang matang dan detail, terutama dalam
hal pemilihan lokasi yang tepat dengan memperhatikan aspek geopolitik
dan geostrategis.
pada kepentingan lebih besar dan berjangka panjang. Dia mengingatkan
jangan sampai pembahasan pemindahan ini hanya bersifat jangka pendek dan
di lingkup sempit. “Kita harus berbicara tentang kepentingan lebih
besar untuk bangsa, negara, kepentingan visioner, jangka panjang sebagai
negara besar d alam menyongsong kompetisi global,” katanya. Jokowi
mengakui bahwa pemindahan ibu kota negara ini bukanlah hal baru, bahkan
sudah diwacanakan sejak masa pemerintahan Presiden Soekarno. “Tapi
wacana ini timbul tenggelam karena tidak pernah diputuskan dan
dijalankan secara terencana dan matang,” ujarnya. Menurutnya, pemindahan
ibu kota memerlukan persiapan yang matang dan detail, terutama dalam
hal pemilihan lokasi yang tepat dengan memperhatikan aspek geopolitik
dan geostrategis.
Wilayah Tengah Indonesia
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas Bambang
Brodjonegoro mengatakan bahwa dalam rapat kemarin diputuskan untuk
melakukan pemindahan ibu kota negara di luar Pulau Jawa. Setelah
keputusan ini, pembahasan akan difokuskan hal-hal yang lebih teknis
mulai soal desain sampai masterplan kota. Bambang mengungkapkan ada
beberapa kriteria dalam penetapan lokasi ibu kota negara yang baru, di
antaranya adalah terletak di tengah wilayah Indonesia, lahan yang luas
baik milik pemerintah atau pun BUMN, minim risiko bencana, sumber daya
air yang cukup, serta bebas pencemaran lingkungan. Bambang mengatakan
ada dua skenario pemindahan ibu kota negara. Pertama adalah dengan
memindahkan seluruh PNS, anggota TNI/Polri, anggota eksekutif dan
yudikatif dengan seluruh keluarganya.
Brodjonegoro mengatakan bahwa dalam rapat kemarin diputuskan untuk
melakukan pemindahan ibu kota negara di luar Pulau Jawa. Setelah
keputusan ini, pembahasan akan difokuskan hal-hal yang lebih teknis
mulai soal desain sampai masterplan kota. Bambang mengungkapkan ada
beberapa kriteria dalam penetapan lokasi ibu kota negara yang baru, di
antaranya adalah terletak di tengah wilayah Indonesia, lahan yang luas
baik milik pemerintah atau pun BUMN, minim risiko bencana, sumber daya
air yang cukup, serta bebas pencemaran lingkungan. Bambang mengatakan
ada dua skenario pemindahan ibu kota negara. Pertama adalah dengan
memindahkan seluruh PNS, anggota TNI/Polri, anggota eksekutif dan
yudikatif dengan seluruh keluarganya.
Dia memperkirakan setidaknya ada 1,5 juta penduduk dengan kebutuhan
lahan 40 ribu hektare (ha). Luas tersebut dengan estimasi pemerintah
akan butuh 5% dari total lahan, pelaku ekonomi 15%, infrastruktur 20%,
permukiman 40%, dan ruang terbuka hijau 20%. Sementara untuk skenario
kedua, yakni tidak semua PNS dipindah ke ibu kota negara baru. Dengan
kondisi ini, dia memperkirakan hanya 111.000 PNS dan 184.000 pelaku
ekonomi yang akan dipindahkan Dia mengatakan, dengan skenario ini maka
jumlah penduduk yang harus pindah sekitar 870.000. Lahan yang dibutuhkan
pun hanya 30.000 ha. “Estimasi besarnya pembiayaan di mana skenario
satu diperkirakan akan membutuhkan biaya Rp466 triliun atau USD33
miliar. Skenario dua lebih kecil karena kotanya lebih kecil, yaitu Rp323
triliun atau USD23 miliar,” terangnya.
lahan 40 ribu hektare (ha). Luas tersebut dengan estimasi pemerintah
akan butuh 5% dari total lahan, pelaku ekonomi 15%, infrastruktur 20%,
permukiman 40%, dan ruang terbuka hijau 20%. Sementara untuk skenario
kedua, yakni tidak semua PNS dipindah ke ibu kota negara baru. Dengan
kondisi ini, dia memperkirakan hanya 111.000 PNS dan 184.000 pelaku
ekonomi yang akan dipindahkan Dia mengatakan, dengan skenario ini maka
jumlah penduduk yang harus pindah sekitar 870.000. Lahan yang dibutuhkan
pun hanya 30.000 ha. “Estimasi besarnya pembiayaan di mana skenario
satu diperkirakan akan membutuhkan biaya Rp466 triliun atau USD33
miliar. Skenario dua lebih kecil karena kotanya lebih kecil, yaitu Rp323
triliun atau USD23 miliar,” terangnya.
Anggota Komisi VI DPR Abdul Kadir Karding mengatakan, rencana itu
sudah sepantasnya didukung banyak pihak karena gagasannya muncul sejak
era Presiden Soekarno. Ketua DPP PKB ini menuturkan, di sejumlah negara
maju, ibu kota memang tak lagi digabung antara pusat ekonomi-bisnis dan
pemerintahan. “Justru pemisahan itu akan membuat pembangunan tidak
lagi terkonsentrasi pada satu kawasan saja,” tuturnya. Karding menilai
Indonesia berada di tangan yang tepat karena punya rencana yang
berorientasi jauh maju ke depan. Dengan pemindahan ibu kota, beban yang
dipikul Jakarta selama ini bisa jauh berkurang.
sudah sepantasnya didukung banyak pihak karena gagasannya muncul sejak
era Presiden Soekarno. Ketua DPP PKB ini menuturkan, di sejumlah negara
maju, ibu kota memang tak lagi digabung antara pusat ekonomi-bisnis dan
pemerintahan. “Justru pemisahan itu akan membuat pembangunan tidak
lagi terkonsentrasi pada satu kawasan saja,” tuturnya. Karding menilai
Indonesia berada di tangan yang tepat karena punya rencana yang
berorientasi jauh maju ke depan. Dengan pemindahan ibu kota, beban yang
dipikul Jakarta selama ini bisa jauh berkurang.
“Calon ibu kota masa depan Indonesia nanti haruslah mencerminkan
konsep Indonesia secara utuh. Tapi juga yang modern, mengusung konsep go
green dengan konsep smart city,” beber Karding. Senada dengan Karding,
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto juga menanggapi positif kebijakan baru
Presiden Jokowi untuk mematangkan rencana memindahkan ibu kota negara
dan menjadikan Jakarta sebagai pusat perekonomian Indonesia. Menurut
Hasto, kebutuhan pemindahan ibu kota juga mempertimbangkan arah masa
depan Indonesia, di mana pada 2030 Indonesia diprediksi menjadi kekuatan
perekonomian keempat di dunia.
konsep Indonesia secara utuh. Tapi juga yang modern, mengusung konsep go
green dengan konsep smart city,” beber Karding. Senada dengan Karding,
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto juga menanggapi positif kebijakan baru
Presiden Jokowi untuk mematangkan rencana memindahkan ibu kota negara
dan menjadikan Jakarta sebagai pusat perekonomian Indonesia. Menurut
Hasto, kebutuhan pemindahan ibu kota juga mempertimbangkan arah masa
depan Indonesia, di mana pada 2030 Indonesia diprediksi menjadi kekuatan
perekonomian keempat di dunia.
Direktur Indostrategi Arif Nurul Imam berpendapat, rencana Presiden
Jokowi memindahkan ibu kota negara ke luar Jawa merupakan hal positif
karena memunculkan pusat ekonomi baru. Namun, yang perlu dipikirkan
adalah kapan bisa dilaksanakan program tersebut. Ini sangat penting
karena menyangkut pembiayaan yang tidak sedikit. Dosen Fisipol UGM
Hempri Suyatna mewanti-wanti pemindahan ibu kota negara tidaklah mudah.
Ini lantaran berkaitan dengan akses dan fasilitas pemerintahan yang
layak. “Jadi, pemerintah harus berpikir ulang karena masih banyak hal
urgen yang harus diselesaikan,” ungkapnya.
Jokowi memindahkan ibu kota negara ke luar Jawa merupakan hal positif
karena memunculkan pusat ekonomi baru. Namun, yang perlu dipikirkan
adalah kapan bisa dilaksanakan program tersebut. Ini sangat penting
karena menyangkut pembiayaan yang tidak sedikit. Dosen Fisipol UGM
Hempri Suyatna mewanti-wanti pemindahan ibu kota negara tidaklah mudah.
Ini lantaran berkaitan dengan akses dan fasilitas pemerintahan yang
layak. “Jadi, pemerintah harus berpikir ulang karena masih banyak hal
urgen yang harus diselesaikan,” ungkapnya.
Pengamat tata kota Universitas Trisakti Yayat Supriatna juga
menilai pemindahan ibu kota harus dimatangkan. Jangan sampai hal ini
sekadar wacana atau spekulasi. “Harus dimatangkan dan benar-benar
dilaksanakan,” kata Yayat. Yayat menilai ibu kota nantinya harus
didukung infrastruktur memadai, seperti bandar udara, jalanan pendukung
ke pusat kota, ataupun lainnya. “Dan yang terakhir, perlu dukungan
politik anggota DPR untuk merevisi Undang-Undang Ibu Kota Negara di
Jakarta,” ucapnya. Pengamat perencanaan kota dan wilayah UGM Sudaryono
menilai tepat atas rencana pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa atau
berada di alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) 2, terutama di antara
perairan antara Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara.
menilai pemindahan ibu kota harus dimatangkan. Jangan sampai hal ini
sekadar wacana atau spekulasi. “Harus dimatangkan dan benar-benar
dilaksanakan,” kata Yayat. Yayat menilai ibu kota nantinya harus
didukung infrastruktur memadai, seperti bandar udara, jalanan pendukung
ke pusat kota, ataupun lainnya. “Dan yang terakhir, perlu dukungan
politik anggota DPR untuk merevisi Undang-Undang Ibu Kota Negara di
Jakarta,” ucapnya. Pengamat perencanaan kota dan wilayah UGM Sudaryono
menilai tepat atas rencana pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa atau
berada di alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) 2, terutama di antara
perairan antara Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara.
Selain menjadi bagian dari geopolitik, ekonomi, dan pertahanan,
pemindahan ini juga sebagai antisipasi dengan rencana Thailand yang akan
membuat sodetan atau terusan di Pattani. Menurut Sudaryono, dari
geopolitik, morfologi, dan topografi tersebut, perairan sepanjang
Kalimantan Timur berpotensi menjadi ibu kota negara tersebut, sekaligus
sebagai strategi pertahanan, sebab jika nantinya terusan Pattani di
Thailand sudah jadi maka jalur lalu lintas laut dari atas Malaysia atau
wilayah tengah langsung melewati ALKI 2 tersebut. Baik yang akan
menuju ke kawasan Pasifik maupun Australia.
pemindahan ini juga sebagai antisipasi dengan rencana Thailand yang akan
membuat sodetan atau terusan di Pattani. Menurut Sudaryono, dari
geopolitik, morfologi, dan topografi tersebut, perairan sepanjang
Kalimantan Timur berpotensi menjadi ibu kota negara tersebut, sekaligus
sebagai strategi pertahanan, sebab jika nantinya terusan Pattani di
Thailand sudah jadi maka jalur lalu lintas laut dari atas Malaysia atau
wilayah tengah langsung melewati ALKI 2 tersebut. Baik yang akan
menuju ke kawasan Pasifik maupun Australia.
Dari kajian Bappenas, selain Kalimantan Timur, wilayah yang bisa
dijadikan kandidat ibu kota adalah Kalimantan Tengah dan Kalimantan
Selatan. Untuk menyiapkan Kalimantan sebagai ibu kota negara, pada
Januari lalu, sejumlah rektor yang tergabung dalam anggota Badan Kerja
Sama Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat (BKS-PTN Barat) juga
membahas isu ini. (Dita Angga/Abdul Rochim/Suharjono/Priyo Setyawan/Yan Yusuf)-[kmj/koransindo]
dijadikan kandidat ibu kota adalah Kalimantan Tengah dan Kalimantan
Selatan. Untuk menyiapkan Kalimantan sebagai ibu kota negara, pada
Januari lalu, sejumlah rektor yang tergabung dalam anggota Badan Kerja
Sama Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat (BKS-PTN Barat) juga
membahas isu ini. (Dita Angga/Abdul Rochim/Suharjono/Priyo Setyawan/Yan Yusuf)-[kmj/koransindo]
Komentar