Menteri Agama RI, Tidak Sepakat Haji Dikelola Swasta, Ini Alasanya ….

JAKARTA, SriwijayaAktual.com – Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin tidak sepakat usulan
pengelolaan haji diurusi oleh badan nonpemerintah karena memiliki dampak
negatif. 

“Terkait dengan adanya isu haji dikelola badan sendiri di luar
pemerintah, saya amat sangat berkeberatan,” kata Lukman di Jakarta,
seperti dilansir Antara, Rabu (25/1/2017). 

Menurut dia, persoalan haji sangat kompleks dan luar biasa sehingga
harus menjadi tanggung jawab pemerintah. Pemerintah harus hadir serta
tidak boleh melepaskan penyelenggaraan ibadah haji. Alasannya, haji
perlu pengorganisasian dan pengoordinasian lintas lembaga serta
antar negara. 

Dengan begitu, lanjut dia, penyelenggaraan haji harus di tangan
pemrintah karena memiliki jaringan luas seperti untuk urusan terkait
kementerian yang membidangi urusan luar negeri, kesehatan, hukum, serta
banyak instansi dan lembaga lain terkait. 

Menurut dia, akan menjadi persoalan besar jika haji dikelola
badan sendiri meskipun penyelenggaraan haji oleh Kemenag saat ini
memiliki kekurangan. Kekurangan-kekurangan tersebut diupayakan untuk
terus diperbaiki seiring dengan berjalannya waktu, baik dari struktur
atas maupun bawah.

“Saya tidak bisa membayangkan kalau haji dilakukan oleh badan
tersendiri yang tidak punya kaki-kaki sampai daerah dan tidak punya
struktur ke bawah. Hal yang berkaitan dengan pengorganisasian dan
pengoordinasian menjadi tantangan luar biasa,” katanya. 

Kendati demikian, Lukman sepakat jika urusan keuangan haji
dikelola badan independen, seperti Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Hal itu, lanjut dia, akan memberi kepercayaan dan transparansi
keuangan haji di mata publik. “Pengelolaan keuangan haji memang harus
dikelola di luar pemerintah,” Tandasnya. (*)