 |
| Ilustrasi |
SriwijayaAktual.com – Rezim
Joko Widodo (Jokowi) membungkam suara rakyat dengan kebijakan melakukan patroli
di grup WhatsApp. “Sampai ada patroli grup WhatsApp merupakan ketakutan Rezim
Jokowi atas suara rakyat,” kata pengamat politik Muslim Arbi kepada
suaranasional, Rabu (19/6/2019).
Joko Widodo (Jokowi) membungkam suara rakyat dengan kebijakan melakukan patroli
di grup WhatsApp. “Sampai ada patroli grup WhatsApp merupakan ketakutan Rezim
Jokowi atas suara rakyat,” kata pengamat politik Muslim Arbi kepada
suaranasional, Rabu (19/6/2019).
Menurut Muslim, Rezim Jokowi ingin informasi
kepada rakyat secara seragam. “Berbeda dengan pemerintah dianggap hoaks,”
jelasnya.
kepada rakyat secara seragam. “Berbeda dengan pemerintah dianggap hoaks,”
jelasnya.
Kata Muslim, Rezim Jokowi tidak sedikit mengeluarkan hoaks. “Jokowi
pernah mengatakan tidak bagi-bagi jabatan faktanya bagi-bagi jabatan. Jokowi
pernah mengatakan, akan menyelesaikan kasus Novel Baswedan, faktanya tidak
terselesaikan,” ungkap Muslim.
pernah mengatakan tidak bagi-bagi jabatan faktanya bagi-bagi jabatan. Jokowi
pernah mengatakan, akan menyelesaikan kasus Novel Baswedan, faktanya tidak
terselesaikan,” ungkap Muslim.
Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menjelaskan mekanisme patroli
siber polisi di grup whatsapp ini dimaksudkan untuk menekan peredaran hoaks.
siber polisi di grup whatsapp ini dimaksudkan untuk menekan peredaran hoaks.
Meski memakai nama patroli, namun mekanisme nantinya bukan seperti patroli
dalam hal berkeliling di sejumlah grup. Patroli yang dimaksud Rudiantara akan
dilakukan ketika ada pelanggaran yang dilakukan oleh anggota grup WhatsApp.
dalam hal berkeliling di sejumlah grup. Patroli yang dimaksud Rudiantara akan
dilakukan ketika ada pelanggaran yang dilakukan oleh anggota grup WhatsApp.
“Bukan patroli kayak patroli biasa asal dicek gitu enggak. Patroli itu bukan
berarti polisi berkeliaran di grup,” kata Rudiantara saat Rapat Kerja Dengan
Komisi I DPR RI, Selasa (18/6/2019).
berarti polisi berkeliaran di grup,” kata Rudiantara saat Rapat Kerja Dengan
Komisi I DPR RI, Selasa (18/6/2019).
Ia menjelaskan nantinya patroli dilakukan oleh
polisi melalui Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri maupun Penyidik
Pegawai Negeri Sipil Kemkominfo.
polisi melalui Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri maupun Penyidik
Pegawai Negeri Sipil Kemkominfo.
Meski mengamini akan ada patroli whatsapp, namun Rudiantara tidak merinci
bagaimana kepolisian dapat mengetahui bila terjadi pelanggaran hukum di dalam
grup whatsapp. [sns ]
bagaimana kepolisian dapat mengetahui bila terjadi pelanggaran hukum di dalam
grup whatsapp. [sns ]
Komentar