 |
| Ilustrasi |
JAKARTA, SriwijayaAktual.com – Demi mendorong inklusi keuangan di Indonesia, pemerintah berencana
membuat payung hukum yang mewajibkan semua masyarakat di seluruh
Indonesia memiliki rekening bank, tak terkecuali pelajar. Aturan itu
nantinya ditetapkan salam bentuk Keputusan Presiden atau Keppres.
Berdasarkan catatan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan
(OJK), tingkat inklusi keuangan atau akses layanan jasa keuangan di
Indonesia baru mencapai 49 persen. Jumlah ini sangat rendah dari target
yang ditetapkan sebesar 75 persen di 2019.
(OJK), tingkat inklusi keuangan atau akses layanan jasa keuangan di
Indonesia baru mencapai 49 persen. Jumlah ini sangat rendah dari target
yang ditetapkan sebesar 75 persen di 2019.
Deputi Komisioner
Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Sarjito, menegaskan untuk itu
pemerintah ingin membentuk gerakan dan hari menabung nasional demi
mendorong masyarakat untuk menabung yang kemudian termasuk di dalamnya
pembukaan rekening hingga tingkat pelajar.
Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Sarjito, menegaskan untuk itu
pemerintah ingin membentuk gerakan dan hari menabung nasional demi
mendorong masyarakat untuk menabung yang kemudian termasuk di dalamnya
pembukaan rekening hingga tingkat pelajar.
“Jadi nanti kalau dengan aksi hari menabung nasional setiap hari
tertentu orang-orang pada menabung. Jadi nanti masyarakat Indonesia
tidak hanya punya akun tetapi membudayakan supaya mereka bisa menabung
karena kenyataannya rasio saving to GDP kita masih rendah,” ucap Sarjito di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (21/1/2019).
tertentu orang-orang pada menabung. Jadi nanti masyarakat Indonesia
tidak hanya punya akun tetapi membudayakan supaya mereka bisa menabung
karena kenyataannya rasio saving to GDP kita masih rendah,” ucap Sarjito di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (21/1/2019).
Dia
menambahkan, dengan gerakan itu, bakal memberikan banyak keuntungan
bagi Indonesia, misalnya untuk percepatan akses keuangan daerah untuk
membiayai berbagai usaha mikro kecil dan menengah masyarakat hingga
memperkuat ketahanan keuangan nasional.
menambahkan, dengan gerakan itu, bakal memberikan banyak keuntungan
bagi Indonesia, misalnya untuk percepatan akses keuangan daerah untuk
membiayai berbagai usaha mikro kecil dan menengah masyarakat hingga
memperkuat ketahanan keuangan nasional.
“Jadi enggak ada isu paling banyak investor asing, domestik masih sedikit dan sebagainya,” ujar dia.
Dia
mengungkapkan, pemerintah menargetkan realisasi pembentukan Keppres itu
bisa dilaksanakan pada 20 Agustus 2019. Bersamaan dengan adanya
kampanye gerakan menabung melalui Tabungan Pembangunan Nasional atau
Tabanas dan Tabungan Asuransi Berjangka atau Taska yang mulai
dikampanyekan pemerintah pada 20 Agustus 1971.
mengungkapkan, pemerintah menargetkan realisasi pembentukan Keppres itu
bisa dilaksanakan pada 20 Agustus 2019. Bersamaan dengan adanya
kampanye gerakan menabung melalui Tabungan Pembangunan Nasional atau
Tabanas dan Tabungan Asuransi Berjangka atau Taska yang mulai
dikampanyekan pemerintah pada 20 Agustus 1971.
“Harapannya di bulan Agustus itu kan Tabanas dan Taska bulan agustus. Kalau bisa tanggal 20 Agustus keren,” ucapnya. (ren/viva)
Komentar