JAKARTA, SriwijayaAktual.com – Pemerintahan Presiden Joko Widodo diharapkan dapat merevolusi aparat
penegak hukum agar berlaku adil terhadap seluruh masyarakat Indonesia
termasuk para buzzer Jokowi.
penegak hukum agar berlaku adil terhadap seluruh masyarakat Indonesia
termasuk para buzzer Jokowi.
Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara
(Laksamana), Samuel F Silaen mengatakan, saat ini buzzer istana maupun
buzzer politik tengah ramai diperbincangkan dijagat media sosial.
(Laksamana), Samuel F Silaen mengatakan, saat ini buzzer istana maupun
buzzer politik tengah ramai diperbincangkan dijagat media sosial.
Apalagi, pemerintah melalui Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko telah
menyebut para buzzer pendukung Presiden Joko Widodo di media sosial
tidak dikomando.
Hal tersebut kata Samuel tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Menurut
Samuel, saat ini pemerintah diindikasikan membungkam rakyat dengan cara
ilegal.
Samuel, saat ini pemerintah diindikasikan membungkam rakyat dengan cara
ilegal.
“Misal dengan membuat lemot medsos WA (Whatsapp), FB (Facebook), twitter
dan lain-lain. Bukan karena sinyal jelek, bukan karena paket data mau
habis tapi karena ada indikasi kuat IT dimainkan oleh alat kekuasaan
negara. Percaya tidak percaya, tapi itulah kenyataannya!,” ucap Samuel F
Silaen, Senin (7/10).
dan lain-lain. Bukan karena sinyal jelek, bukan karena paket data mau
habis tapi karena ada indikasi kuat IT dimainkan oleh alat kekuasaan
negara. Percaya tidak percaya, tapi itulah kenyataannya!,” ucap Samuel F
Silaen, Senin (7/10).
Namun tambah Samuel, hal tersebut boleh dilakukan asal tidak memberangus hak sipil dalam berdemokrasi.
Bahkan kata Samuel, negara harus melakukan perbaikan secara mendasar.
Misalnya menindak tuntas sampai ke akar siapapun yang terindikasi kuat
dan kasat mata melakukan tindakan radikalisme terhadap masyarakat sipil
yang lemah.
Misalnya menindak tuntas sampai ke akar siapapun yang terindikasi kuat
dan kasat mata melakukan tindakan radikalisme terhadap masyarakat sipil
yang lemah.
“Agar fair tidak tebang pilih, sebab masyarakat awam selama ini
dipertontonkan dagelan-dagelan politik kepada masyarakat, ini kontras
anomali dalam penegakkan hukum oleh aparat negara. Hukum terkesan tajam
masyarakat yang lemah dan tumpul kepada yang kuat. Ini jadi PR
(pekerjaan rumah) buat pemerintah di bawah kepemimpinan jokowi jilid
II,” tegasnya.
dipertontonkan dagelan-dagelan politik kepada masyarakat, ini kontras
anomali dalam penegakkan hukum oleh aparat negara. Hukum terkesan tajam
masyarakat yang lemah dan tumpul kepada yang kuat. Ini jadi PR
(pekerjaan rumah) buat pemerintah di bawah kepemimpinan jokowi jilid
II,” tegasnya.
Karena kata Samuel, rakyat Indonesia berharap ada perbaikan mendasar
terhadap aparat penegak hukum agar berlaku adil kepada semua warga
negara.
terhadap aparat penegak hukum agar berlaku adil kepada semua warga
negara.
Banyaknya kasus hukum yang belum terselesaikan alias menumpuk terkesan
hanya ditangani dengan gimik-gimik saja alias pencitraan buzzer- buzzer.
Seperti inilah yang akan melahirkan apatisme di setiap relung hati
sanubari masyarakat Indonesia,” katanya.
hanya ditangani dengan gimik-gimik saja alias pencitraan buzzer- buzzer.
Seperti inilah yang akan melahirkan apatisme di setiap relung hati
sanubari masyarakat Indonesia,” katanya.
“Perlu diketahui publik bahwa anggaran aparat negara itu setiap tahun
naik meskipun belum sesuai permintaan. Namun itu tidak boleh dijadikan
alasan untuk tidak berlaku adil dalam menegakkan hukum,” tandasnya.(rmol)
naik meskipun belum sesuai permintaan. Namun itu tidak boleh dijadikan
alasan untuk tidak berlaku adil dalam menegakkan hukum,” tandasnya.(rmol)
Komentar