 |
| (Ilustrasi) |
JAKARTA, SriwijayaAktual.com – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)
mengungkapkan temuan ada 650 ribu nama sama yang berpotensi sebagai
kecurangan untuk penggelembungan suara dalam Pilgub DKI 2017.
mengungkapkan temuan ada 650 ribu nama sama yang berpotensi sebagai
kecurangan untuk penggelembungan suara dalam Pilgub DKI 2017.
“Jadi dari Dinas Dukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)
perkiraannya (jumlah pemilig DKI) 7,5 juta. Tapi data yang kami lihat
itu ada lebih 650 ribu suara double namanya semua,” kata Ahok, saat
ditemui di Balai Kota DKI, Senin (19/9/2016).
perkiraannya (jumlah pemilig DKI) 7,5 juta. Tapi data yang kami lihat
itu ada lebih 650 ribu suara double namanya semua,” kata Ahok, saat
ditemui di Balai Kota DKI, Senin (19/9/2016).
Menurut Ahok, perbedaan perkiraan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT)
itu berdasarkan perkiraan dari Dukcapil DKI dengan data di KPU DKI.
Untuk itu, dia Bawasalu DKI Jakarta untuk menyelidiki saat KPU DKI
Jakarta melakukan pencocokan dan penelitian (Coklit).
itu berdasarkan perkiraan dari Dukcapil DKI dengan data di KPU DKI.
Untuk itu, dia Bawasalu DKI Jakarta untuk menyelidiki saat KPU DKI
Jakarta melakukan pencocokan dan penelitian (Coklit).
“Saya minta mesti diselidiki, apakah ada oknum yang gandain. Bukan
dari kami loh. Kayak gini mesti diawasi karena yang ngisi DPT bukan
kami,” imbuh Ahok, yang sudah memastikan diri bakal kembali maju dalam
Pilgub 2017 itu.
dari kami loh. Kayak gini mesti diawasi karena yang ngisi DPT bukan
kami,” imbuh Ahok, yang sudah memastikan diri bakal kembali maju dalam
Pilgub 2017 itu.
Gubernur berharap jumlah DPT nantinya disesuaikan dengan data e-KTP.
Untuk itu, lanjut dia, Pemprov menargetkan pendataan warga yang belum
merekam e-KTP sudah bisa beres hingga akhir tahun ini.
Untuk itu, lanjut dia, Pemprov menargetkan pendataan warga yang belum
merekam e-KTP sudah bisa beres hingga akhir tahun ini.
Baca juga; Pilgub DKI Jakarta 2017 Bakal Sangat Berat, Karena Ada Kekautan Besar Dibalik Cagub DKI Incumbent Ahok
Ahok juga melihat ada potensi kecurangan lain jika DPT menggunakan
surat keterangan sementara pengganti KTP (suket). Menurut dia, untuk
menghindari kecurangan data suket maka penghitungan suara diminta
dilakukan di Kantor KPU.
surat keterangan sementara pengganti KTP (suket). Menurut dia, untuk
menghindari kecurangan data suket maka penghitungan suara diminta
dilakukan di Kantor KPU.
“Kalau pakai surat keterangan harus fair seperti di Australia. Kan
enggak tau ini asli apa paslu, itu hitung suaranya harus di KPU, nggak
boleh di TPS,” tandasnya. (Red/Rima)
enggak tau ini asli apa paslu, itu hitung suaranya harus di KPU, nggak
boleh di TPS,” tandasnya. (Red/Rima)
