JAKARTA, SriwijayaAktual.com – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyarankan kepada Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menjual Aset-asetnya dalam arti dari keuntunganya, agar hasilnya bisa
mendukung pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang baru.
Hal itu dikatakan Presiden Joko Widodo saat membuka Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Musrembangnas 2017 di di Hotel Bidakara
Jakarta, Rabu (26/4/2017) dikutip laman viva.co.id.
Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Musrembangnas 2017 di di Hotel Bidakara
Jakarta, Rabu (26/4/2017) dikutip laman viva.co.id.
Jokowi mengungkapkan bahwa anggaran pemerintah saat ini tidak cukup
untuk bangun berbagai proyek infrastruktur yang sudah direncanakan.
untuk bangun berbagai proyek infrastruktur yang sudah direncanakan.
Dia menegaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak bisa menopang kebutuhan
pembangunan infrastruktur yang mencapai Rp5.500 triliun dalam masa
kepemimpinannya.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak bisa menopang kebutuhan
pembangunan infrastruktur yang mencapai Rp5.500 triliun dalam masa
kepemimpinannya.
“Anggaran kita hanya mampu sediakan Rp1.500 triliun. Di bawah 30
persen. Sisanya dari mana? Dari investasi. Tidak ada jalan lain kecuali
investasi,” jelas Presiden Jokowi.
persen. Sisanya dari mana? Dari investasi. Tidak ada jalan lain kecuali
investasi,” jelas Presiden Jokowi.
Peran BUMN menurutnya, juga penting dalam memenuhi kebutuhan
tersebut. Banyak aset yang dimiliki BUMN yang bisa digunakan untuk
menambah pembiayaan, misalnya jalan tol, khususnya yang baru selesai
dibangun.
tersebut. Banyak aset yang dimiliki BUMN yang bisa digunakan untuk
menambah pembiayaan, misalnya jalan tol, khususnya yang baru selesai
dibangun.
“Saya sudah perintahkan ke BUMN, kalau sudah bangun tol sudah jadi
segera itu dijual. Sekuritisasi untuk misalnya bangun habis Rp10
triliun, dijual jadi Rp30 triliun. bisa bangun di tempat lain,” jelas
Jokowi saat memberi contoh.
segera itu dijual. Sekuritisasi untuk misalnya bangun habis Rp10
triliun, dijual jadi Rp30 triliun. bisa bangun di tempat lain,” jelas
Jokowi saat memberi contoh.
Dengan cara tersebut, menurutnya, masalah pembiayaan sedikit banyak
bisa teratasi. Sehingga pembangunan dapat merata di masa depan.
bisa teratasi. Sehingga pembangunan dapat merata di masa depan.
“Dulu BUMN kita senangnya memiliki, kalau sudah bangun, terus dimiliki. Setiap bulan dapat income. Itu sudah kuno,” kata Jokowi
“Negara kita membutuhkan jalan bukan hanya di Jawa saja. Kalau tidak
ada sekuritisasi, tidak akan jalan infrastruktur itu,” Terangnya Jokowi.
ada sekuritisasi, tidak akan jalan infrastruktur itu,” Terangnya Jokowi.
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2017 untuk Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018
Kementerian PPN/Bappenas menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional
(Musrenbangnas) 2017 di Hotel Bidakara, Jakarta. Musrenbangnas 2017
dihelat dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 yang
mengangkat tema “Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”. Acara
dibuka Presiden RI Joko Widodo dan dihadiri pimpinan lembaga tinggi
negara, para menteri dan kepala lembaga pemerintah non kementerian, para
gubernur, dan para bupati/wali kota. Musrenbangnas 2017 dilaksanakan
dari 26 April hingga 9 Mei 2017 dan berperan sebagai forum koordinasi
antar kementerian/lembaga (k/l) dan antara pusat dan daerah untuk
mewujudkan sinergi perencanaan pembangunan dengan keluaran RKP 2018.
“Musrenbangnas dilaksanakan dari 26 April hingga 9 Mei 2017. “Tema
pembangunan 2018 menekankan pada investasi dan percepatan pembangunan
infrastruktur yang diharapkan dapat menjadi pendorong pertumbuhan
ekonomi serta sekaligus mengurangi ketimpangan yang ada, baik antara
individu maupun antara wilayah,” ucap Menteri PPN/Kepala Bappenas
Bambang Brodjonegoro, dalam siaran persnya dikutip laman bpn.go.id
(Musrenbangnas) 2017 di Hotel Bidakara, Jakarta. Musrenbangnas 2017
dihelat dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 yang
mengangkat tema “Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”. Acara
dibuka Presiden RI Joko Widodo dan dihadiri pimpinan lembaga tinggi
negara, para menteri dan kepala lembaga pemerintah non kementerian, para
gubernur, dan para bupati/wali kota. Musrenbangnas 2017 dilaksanakan
dari 26 April hingga 9 Mei 2017 dan berperan sebagai forum koordinasi
antar kementerian/lembaga (k/l) dan antara pusat dan daerah untuk
mewujudkan sinergi perencanaan pembangunan dengan keluaran RKP 2018.
“Musrenbangnas dilaksanakan dari 26 April hingga 9 Mei 2017. “Tema
pembangunan 2018 menekankan pada investasi dan percepatan pembangunan
infrastruktur yang diharapkan dapat menjadi pendorong pertumbuhan
ekonomi serta sekaligus mengurangi ketimpangan yang ada, baik antara
individu maupun antara wilayah,” ucap Menteri PPN/Kepala Bappenas
Bambang Brodjonegoro, dalam siaran persnya dikutip laman bpn.go.id
Rencana
Kerja Pemerintah 2018 menekankan pada sepuluh prioritas nasional, yaitu
pendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman, pengembangan dunia
usaha dan pariwisata, ketahanan energi, ketahanan pangan, penanggulangan
kemiskinan, infrastruktur, konektivitas, dan kemaritiman, pembangunan
wilayah, serta politik, hukum, pertahanan, dan keamanan. Sepuluh
prioritas nasional tersebut diuraikan ke dalam 30 program
prioritas, yakni:
Kerja Pemerintah 2018 menekankan pada sepuluh prioritas nasional, yaitu
pendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman, pengembangan dunia
usaha dan pariwisata, ketahanan energi, ketahanan pangan, penanggulangan
kemiskinan, infrastruktur, konektivitas, dan kemaritiman, pembangunan
wilayah, serta politik, hukum, pertahanan, dan keamanan. Sepuluh
prioritas nasional tersebut diuraikan ke dalam 30 program
prioritas, yakni:
10 prioritas nasional tersebut direalisasikan menjadi 30 program prioritas, yakni:
1. Pendidikan Vokasi
2. Peningkatan Kualitas Guru
3. Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
4. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
5. Preventif dan Promotif (gerakan Masyarakat Hidup Sehat)
6. Penyediaan Perumahan Layak
7. Air Bersih dan Sanitasi
8. Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata
9. Pengembangan 3 KI
10. Pengembangan 5 KEK
11. Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja
12. Peningkatan Ekspor Barang dan Jasa Bernilai Tambah Tinggi
13. EBT dan Konservasi Energi
14. Pemenuhan Kebutuhan Energi
15. Peningkatan Produksi Pangan
16. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian (termasuk irigasi)
17. Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran
18. Pemenuhan Kebutuhan Dasar
19. Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi
20. Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi
21. Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika
22. Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal
23. Pembangunan Perdesaan
24. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana
25. Reforma Agraria
26. Percepatan Pembangunan Papua
27. Penguatan Pertahanan
28. Stabilitas Politik dan Keamanan
29. Kepastian Hukum
30. Reformasi Birokrasi
Selain
itu, pada 2018, terdapat prioritas khusus yaitu Asian Games 2018 dan
Asian Para Games 2018. Untuk mendukung pencapaian sepuluh prioritas
nasional tersebut, dilakukan pengarusutamaan (mainstreaming) revolusi mental, kesetaraan gender, perubahan iklim, serta pemerataan dan tata kelola pemerintahan yang baik.
itu, pada 2018, terdapat prioritas khusus yaitu Asian Games 2018 dan
Asian Para Games 2018. Untuk mendukung pencapaian sepuluh prioritas
nasional tersebut, dilakukan pengarusutamaan (mainstreaming) revolusi mental, kesetaraan gender, perubahan iklim, serta pemerataan dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Dalam
Musrenbangnas 2017, Kementerian PPN/Bappenas memberikan Anugerah
Pangripta Nusantara 2017 untuk mengapresiasi kinerja pemerintah daerah,
baik provinsi maupun kabupaten/kota yang berprestasi dalam merencanakan
pembangunan. Penghargaan tersebut terdiri atas tiga kategori, yakni
Kategori dengan Perencanaan Terbaik, Kategori Inovasi Terbaik, dan
Kategori Peningkatan Tertinggi Kualitas Perencanaan. “Semoga prestasi
ini dapat memotivasi semua pemerintah daerah untuk terus meningkatkan
kualitas perencanaan pembangunan di daerah masing-masing,” ujar Menteri
PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. Pada 2018 mendatang,
Kementerian PPN/Bappenas merencanakan untuk mengganti penamaan Anugerah
Pangripta Nusantara menjadi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Terbaik, tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dan penghargaan kepada
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengimplementasikan
perencanaannya dengan baik.
Musrenbangnas 2017, Kementerian PPN/Bappenas memberikan Anugerah
Pangripta Nusantara 2017 untuk mengapresiasi kinerja pemerintah daerah,
baik provinsi maupun kabupaten/kota yang berprestasi dalam merencanakan
pembangunan. Penghargaan tersebut terdiri atas tiga kategori, yakni
Kategori dengan Perencanaan Terbaik, Kategori Inovasi Terbaik, dan
Kategori Peningkatan Tertinggi Kualitas Perencanaan. “Semoga prestasi
ini dapat memotivasi semua pemerintah daerah untuk terus meningkatkan
kualitas perencanaan pembangunan di daerah masing-masing,” ujar Menteri
PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. Pada 2018 mendatang,
Kementerian PPN/Bappenas merencanakan untuk mengganti penamaan Anugerah
Pangripta Nusantara menjadi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Terbaik, tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dan penghargaan kepada
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengimplementasikan
perencanaannya dengan baik.
Baca Juga: oh ya…Bu Sri Mulyani, Presiden RI Jokowi ini kan Gencar Bangun Infrastruktur, Uangnya Dari Mana?
Berikut daftar para pemenang Anugerah Pangripta Nusantara 2017:
Pemenang Anugerah Pangripta Nusantara 2017 Kategori Provinsi dengan Perencanaan Terbaik
Terbaik I : Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Terbaik II : Provinsi DKI Jakarta
Terbaik III : Provinsi Sumatera Selatan
Pemenang Anugerah Pangripta Nusantara 2017 Kategori Kabupaten dengan Perencanaan Terbaik
Terbaik I : Kabupaten Tabanan
Terbaik II : Kabupaten Ende
Terbaik III : Kabupaten Sigi
Pemenang Anugerah Pangripta Nusantara 2017 Kategori Kota dengan Perencanaan Terbaik
Terbaik I : Kota Batu
Terbaik II : Kota Pekalongan
Terbaik III : Kota Tanjung Pinang
Pemenang Anugerah Pangripta Nusantara 2017 Kategori Provinsi dengan Inovasi Terbaik dalam Perencanaan
DKI Jakarta
Pemenang Anugerah Pangripta Nusantara 2017 Kategori Kabupaten/Kota dengan Inovasi Terbaik dalam Perencanaan
Kabupaten Muara Enim
Pemenang Anugerah Pangripta Nusantara 2017 Kategori Provinsi dengan Peningkatan Tertinggi Kualitas Perencanaan
Provinsi Sulawesi Tengah. (*)
Komentar