Rencana Menkeu Sri Mulyani Bisa Buat Indonesia Terpapar Liberalisme Radikal

JAKARTA, SriwijayaAktual.com – Rencana Kementerian Keuangan untuk menghapuskan pajak deviden menunjukkan bahwa pemerintah sudah terpapar liberalisme radikal.

Begitu tegas pengamat ekonomi dari Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR)
Gede Sandra menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
yang mengatakan sejumlah insentif pajak yang akan dimasukkan dalam RUU
Omnibus Law perihal perpajakan. Insentif pajak tersebut termasuk dalam
hal perpajakan di pasar modal.

Adapun salah satu insentif yang menjadi perhatian investor adalah
insentif yang diberikan bagi investor pasar modal, khususnya pajak
dividen yang diperoleh investor dari laba bersih emiten, baik bagi wajib
pajak (WP) orang pribadi maupun WP badan.

Sri Mulyani juga berencana membuat penurunan tarif atau pembebasan tarif
PPh dividen dalam negeri, dalam hal ini dividen yang diterima wajib
pajak badan maupun wajib pajak perorangan akan dibebaskan.

“Di negara yang dikenal sangat liberal seperti Amerika Serikat saja,
pajak deviden rata-rata sebesar 28 persen. Negara-negara liberal di OECD
juga pajak deviden rata-rata 24 persen.” jelas Gede kepada Kantor
Berita Politik RMOL, Kamis (28/11).

Menurutnya, dengan menerapkan pajak deviden sebesar 0 persen, Indonesia
sudah sah menjadi negara penganut liberalisme yang radikal atau dalam
bahasa lainnya, ultraliberal.

Kebijakan ini akan memanjakan kelompok menengah atas yang bermain pasar
saham. Sekalipun mereka tidak pernah menyimpan kekayaannya di dalam
negeri.

Sementara nasib UKM yang masih berjuang bertahan dari himpitan ekonomi,
kata Gede, terus dipajaki bahkan dari omsetnya yang tidak seberapa.