‘Robohnya Infrastruktur, Melonjaknya Utang Luar Negeri’

JAKARTA, SriwijayaAktual.com – Akhirnya pemerintah memutuskan untuk memoratorium proyek pembangunan infrastruktur elevated
(layang) di seluruh Indonesia. Keputusan ini diambil selepas rapat
bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki
Hadimuljono, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, dan
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di kantor pusat Kementerian PUPR,
Jakarta, Selasa (20/2/2018).

Keputusan tersebut diambil agar kecermatan dan kedisiplinan proyek
pembangunan infrastruktur elevated ke depan lebih baik. Apalagi, KPK
juga sudah mencium gelagat ada unsur korupsi dalam pembangunan
infrastruktur belakangan ini. Sementara dari sisi ekonomi, ambruknya
proyek infrastruktur ini menyertai terus melonjaknya utang luar negeri
Indonesia yang sebagian besar untuk kebutuhan infrastruktur.

Wakil
Ketua KPK menyebut ada ada beberapa faktor penyebab ambruknya proyek
infrastruktur. Untuk jangka pendek di antaranya ketidakmampuan mengelola
tim, estimasi proyek, supplier tidak kompeten, rendahnya kontrol, dan
tidak mampu menguasai proyek. Untuk jangka panjang terkait permasalahan
keuangan, kesalahan estimasi, sistem pembayaran, ekonomi biaya tinggi
atau korupsi, dukungan data yang kurang, urutan pekerjaan yang salah,
dan koordinasi yang kurang.

Berdasarkan data Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dalam dua tahun terakhir
terjadi 14 kecelakaan kerja infrastruktur pemerintah. Peristiwa terbaru
terjadi dalam pembangunan tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu),
Selasa (20/2) dini hari WIB. Hal itu yang membuat banyak anggota dewan
mempertanyakan mengapa hal tersebut bisa terjadi.

Ketua
Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Demokrat Dede Yusuf akan memanggil
Menteri PUPR dalam waktu dekat. Pemanggilan itu dilakukan untuk meminta
penjelasan terkait banyaknya kecelakaan kerja dalam proyek pembangunan
infrastruktur pemerintah di berbagai daerah di Indonesia

Utang
luar negeri (ULN) Indonesia melonjak 10,1 persen. Pada kuartal IV 2017,
utang luar negeri telah mencapai 352,2 miliar dolar AS atau setara Rp
4.757 triliun. Melonjaknya utang luar negeri dipengaruhi kenaikan utang
di sektor publik dan swasta sejalan dengan kebutuhan pembiayaan untuk
pembangunan infrastruktur dan kegiatan produktif lainnya.

Direktur
Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Agusman, menjelaskan,
utang luar negeri Indonesia masih terbilang aman. Alasannya, berdasarkan
jangka waktu, struktur ULN Indonesia masih didominasi utang jangka
panjang. Perinciannya, ULN berjangka panjang yang memiliki pangsa 86,1
persen dari total ULN dan pada akhir kuartal IV 2017 tumbuh 8,5 persen
(yoy). “Sementara itu, ULN berjangka pendek tumbuh 20,7 persen (yoy),”
ujarnya melalui siaran pers.

Menurut sektor ekonomi, kata
dia, posisi ULN swasta pada akhir kuartal IV 2017 terutama dimiliki oleh
sektor keuangan, industri pengolahan, listrik, gas, dan air bersih
(LGA), serta pertambangan. 

Pertumbuhan ULN pada sektor keuangan, sektor
industri pengolahan, dan sektor LGA meningkat dibandingkan dengan
kuartal III 2017. Di sisi lain, ULN sektor pertambangan mengalami
kontraksi pertumbuhan.

Agusman mengatakan, Bank Indonesia
memandang perkembangan ULN pada kuartal IV 2017 masih terkendali. Rasio
ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir kuartal IV
2017 tercatat stabil di kisaran 34 persen. Selain itu, rasio utang
jangka pendek terhadap total ULN juga relatif stabil di kisaran 13
persen.

Ekonom senior Institute for Development of
Economics and Finance (Indef) mempertanyakan klaim peningkatan utang
untuk kegiatan produktif. Sebab, sektor unggulan saat ini,
infrastruktur, justru memiliki tingkat penyerapan tenaga kerja yang
rendah.

Ekonom senior Indef, Dradjad H Wibowo menjelaskan,
tambahan utang Indonesia banyak dipakai untuk sektor infrastruktur.
Sementara penyerapan tenaga kerja di sektor itu rendah sekali. Artinya,
tambahan utang yang akan membebani generasi ke depan belum produktif
dari sisi penciptaan lapangan kerja.

Dari kajian Indef,
selama tiga tahun periode pemerintahan yang dipimpin Joko Widodo dan
Jusuf Kalla (2015-2017), tambahan penduduk bekerja sebanyak 134,6 ribu
orang di tengah masifnya pembangunan infrastruktur.

Angka
itu lebih rendah sekaligus lebih tinggi dibanding dua periode
pemerintahan sebelumnya. Tambahan penduduk bekerja di sektor konstruksi
pada tiga tahun pertama SBY-Boediono (2010-2012) sebanyak 483,6 ribu
orang dan pada tiga tahun pertama SBY-JK (2005-2007) sebanyak 94,9 ribu
orang.

Hal itu Dradjad nilai harus dikoreksi karena
mengindikasikan ada yang salah dalam desain pembangunan Indonesia.
”Kalau klaimnya utang dipakai untuk ekonomi produktif, produktinya di
mana?” ungkap Drajad usai paparan kinerja penciptaan lapangan kerja
tiga pemeritahan Indonesia di Kantor Indef pada Selasa (20/2/2018), dikutip dari viva.co.id.

Pembangunan
infrastruktur yang banyak digenjot adalah jalan tol, tapi minim untuk
fasilitas perkotaan seperti pembangunan gorong-gorong, trotoar, rusun,
dan fasilitas publik yang banyak menyerap tenaga kerja. Padahal, kata
dia, dana yang besar ke infrastruktur bisa dipakai untuk mendorong
peningkatan tenaga kerja. Selain itu, dana bisa dialokasikan ke
infrastruktur perdesaan yang bisa banyak penyerapan tenaga kerja.

Pada
sisi lain, penambahan utang juga tidak banyak mendorong pertumbuhan
ekonomi maupun daya beli masyarakat. Utang luar negeri yang menumpuk ini
malah terus menggoyang stabilitas nilai tukar rupiah. [*]