 |
| Susilo Bambang Yudhoyono [dok/net] |
JAKARTA, SriwijayaAktual.com – Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono secara
khusus menemui Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jumat (27/10/2017) kemarin. Selain menyinggung Undang-Undang Ormas, SBY juga menyinggung
langkah Kepala BIN Budi Gunawan memanggil Gubernur Papua Lukas Enembe.
khusus menemui Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jumat (27/10/2017) kemarin. Selain menyinggung Undang-Undang Ormas, SBY juga menyinggung
langkah Kepala BIN Budi Gunawan memanggil Gubernur Papua Lukas Enembe.
Pertemuan itu sempat heboh di media sosial. Anjangsana dilakukan di rumah Budi di Kebayoran Baru, Jakarta
Selatan, 5 September lalu. Selain BG dan Lukas, hadir juga Kapolri
Jenderal Tito Karnavian dan Kapolda Sumut Irjen Paulus Waterpauw.
Berbagai informasi seliweran, salah satunya membahas soal Pilpres dan
Pilkada Papua.
Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan
membenarkan jika SBY sempat mengkonfirmasi hal tersebut. Seperti
diketahui, Lukas merupakan ketua DPD Papua Demokrat. Dia merupakan calon
petahana.
“Presiden Jokowi lagi-lagi merespons dengan baik dan
berjanji akan mencari tahu lebih jauh serta memastikan hal-hal serupa
itu tidak dikembangkan ke depan.”
Menurut Hinca, jangan sampai
ada aparat penegak hukum menggunakan posisinya untuk melakukan tekanan
karena faktor politik. Partai Demokrat meminta hukum jangan
dipolitisasi.
“Kejadian kasus Gubernur Papua Lukas Enembe yang
diduga menerima tekanan dari pimpinan tertinggi BIN terkait Pilkada
Papua diminta agar menjadi perhatian serius Presiden,” kata Sekjen
Partai Demokrat Hinca Pandjaitan, beberapa waktu lalu.
diduga menerima tekanan dari pimpinan tertinggi BIN terkait Pilkada
Papua diminta agar menjadi perhatian serius Presiden,” kata Sekjen
Partai Demokrat Hinca Pandjaitan, beberapa waktu lalu.
Wakil
Ketua Umum Partai Demokrat, Roy Suryo juga membenarkan jika pertemuan
juga menyinggung soal Lukas. “Pak SBY juga meminta kepada Presiden
Jokowi agar pejabat-pejabat negara menghindari tindakan yang tidak
sepatutnya, sebagaimana yang terjadi saat insiden pemanggilan Gubernur
Papua Lukas Enembe,” tegasnya.
Ketua Umum Partai Demokrat, Roy Suryo juga membenarkan jika pertemuan
juga menyinggung soal Lukas. “Pak SBY juga meminta kepada Presiden
Jokowi agar pejabat-pejabat negara menghindari tindakan yang tidak
sepatutnya, sebagaimana yang terjadi saat insiden pemanggilan Gubernur
Papua Lukas Enembe,” tegasnya.
Demokrat pun sampai membuat tim
investigasi yang dipimpin Benny K Harman menelusuri pertemuan tersebut.
Dari hasil komunikasi secara internal dapat disimpulkan bahwa Lukas
perlu mendapatkan perlindungan atas keamanan dan keselamatan pribadinya.
investigasi yang dipimpin Benny K Harman menelusuri pertemuan tersebut.
Dari hasil komunikasi secara internal dapat disimpulkan bahwa Lukas
perlu mendapatkan perlindungan atas keamanan dan keselamatan pribadinya.
“Partai Demokrat memohon kepada negara utamanya aparat keamanan
untuk memberikan perlindungan kepada Lukas Enembe agar keamanan dan
keselamatan pribadinya terjaga,” tutur Benny.
untuk memberikan perlindungan kepada Lukas Enembe agar keamanan dan
keselamatan pribadinya terjaga,” tutur Benny.
Sebelumnya, Lukas
dengan tegas membantah jika Polri dan BIN akan memasangkan dirinya
dengan Paulus di Pilgub Papua 2018, yang viral beberapa hari ini.
Menurutnya, dalam pertemuan itu dirinya melaporkan agar persatuan dan
kesatuan bisa terjadi di Papua.
dengan tegas membantah jika Polri dan BIN akan memasangkan dirinya
dengan Paulus di Pilgub Papua 2018, yang viral beberapa hari ini.
Menurutnya, dalam pertemuan itu dirinya melaporkan agar persatuan dan
kesatuan bisa terjadi di Papua.
“Bukan itu (dipasangkan dengan
Paulus). Banyak hal yang dilaporkan dan minta petunjuk dari Kepala BIN,”
ujarnya dalam keterangan tertulis diperoleh merdeka.com, Jumat (15/9).
Paulus). Banyak hal yang dilaporkan dan minta petunjuk dari Kepala BIN,”
ujarnya dalam keterangan tertulis diperoleh merdeka.com, Jumat (15/9).
Pertemuan
itu, lanjut dia, membahas banyak hal. Salah satunya adalah mengenai
kejadian pasca-Pilkada serentak 2017. Seperti diketahui, ada beberapa
kabupaten/kota di Papua yang melaksanakan pemilihan.
itu, lanjut dia, membahas banyak hal. Salah satunya adalah mengenai
kejadian pasca-Pilkada serentak 2017. Seperti diketahui, ada beberapa
kabupaten/kota di Papua yang melaksanakan pemilihan.
Lukas
meminta kepada Kepala BIN agar disampaikan kepada Mendagri untuk segera
dilakukan pelantikan. “Bahkan ada lima wilayah yang PSU (pemilihan suara
ulang). Sesuai putusan MK (Mahkamah Agung) harus segera dilantik. Saya
meminta arahan agar tidak terjadi bentrok nanti,” tuturnya. [did]
meminta kepada Kepala BIN agar disampaikan kepada Mendagri untuk segera
dilakukan pelantikan. “Bahkan ada lima wilayah yang PSU (pemilihan suara
ulang). Sesuai putusan MK (Mahkamah Agung) harus segera dilantik. Saya
meminta arahan agar tidak terjadi bentrok nanti,” tuturnya. [did]
Irjen Paulus Waterpauw mengatakan pertemuan itu sebatas membahas situasi di Papua.
“Kalau
itu seingat saya pertemuan membahas situasi di Papua, terlepas dari
jabatan saya sebagai Kapolda Sumatera Utara kan,” kata Paulus di Mapolda
Sumatera Utara, Medan, Sumatera Utara, Senin (18/9).
itu seingat saya pertemuan membahas situasi di Papua, terlepas dari
jabatan saya sebagai Kapolda Sumatera Utara kan,” kata Paulus di Mapolda
Sumatera Utara, Medan, Sumatera Utara, Senin (18/9).
Mantan
Wakabaintelkam Polri itu pun mengutarakan bahwa kehadirannya itu juga
untuk melakukan komunikasi dengan Lukas setelah ada Pemilihan Kepala
Daerah (Pemilukada).
Wakabaintelkam Polri itu pun mengutarakan bahwa kehadirannya itu juga
untuk melakukan komunikasi dengan Lukas setelah ada Pemilihan Kepala
Daerah (Pemilukada).
“Ada komunikasi yang diperlukan terkait situasi di Papua, baik dalam rangka Pemilukada maupun pasca Pemilukada,” tuturnya.
Kepala
Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Pol Rikwanto
membenarkan adanya pertemuan itu. “Sebenarnya itu pertemuan internal,
bukan untuk diekspos,” kata Rikwanto melalui keterangan tertulis, Jumat
(15/9) malam.
Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Pol Rikwanto
membenarkan adanya pertemuan itu. “Sebenarnya itu pertemuan internal,
bukan untuk diekspos,” kata Rikwanto melalui keterangan tertulis, Jumat
(15/9) malam.
Rikwanto membantah jika pertemuan disebut-sebut
membahas sejumlah agenda politik. Di media sosial beredar kabar bahwa
pertemuan itu membahas peta politik Pilkada 2018. “Tentang isi pertemuan
yang beredar di medsos, itu hoaks,” katanya.
membahas sejumlah agenda politik. Di media sosial beredar kabar bahwa
pertemuan itu membahas peta politik Pilkada 2018. “Tentang isi pertemuan
yang beredar di medsos, itu hoaks,” katanya.
Rikwanto menyebut
bahwa pertemuan itu membahas upaya pengamanan Pilkada Serentak 2018 di
Papua. “Itu terkait dengan akan diselenggarakan Pilkada serentak pada
2018, Polri dan BIN memandang perlu dilakukan konsolidasi terutama
menyangkut dengan aspek keamanan,” kata Rikwanto. [ian.*]
bahwa pertemuan itu membahas upaya pengamanan Pilkada Serentak 2018 di
Papua. “Itu terkait dengan akan diselenggarakan Pilkada serentak pada
2018, Polri dan BIN memandang perlu dilakukan konsolidasi terutama
menyangkut dengan aspek keamanan,” kata Rikwanto. [ian.*]
Komentar