![]() |
Situasi simposium “Mengungkap Fakta Kecurangan Pemilu 2019” di Hotel Grand Sahid, Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2019) |
JAKARTA, SriwijayaAktual.com – Cawapres Sandiaga Uno membuka simposium “Mengungkap Fakta Kecurangan Pemilu 2019” di Hotel Grand Sahid, Sudirman, Jakarta Pusat.
Dalam kesempatan ini, Sandiaga menyinggung sejumlah hal, mulai
meninggalnya ratusan petugas KPPS hingga kasus serangan fajar yang
kepergok KPK.
meninggalnya ratusan petugas KPPS hingga kasus serangan fajar yang
kepergok KPK.
Sandiaga awalnya berbicara tentang meninggalnya ratusan petugas KPPS. Ia
mengatakan peristiwa itu harus menjadi pelajaran demi perbaikan
penyelenggaraan pemilu selanjutnya.
“Semakin nyata kiranya Pemilu 2019 yang sedang kita jalani ini
menorehkan sejumlah catatan yang cukup memprihatinkan. Yang pertama
tentu saja banyak keluarga yang harus kehilangan orang tua dan sanak
saudara. Lebih dari 600 petugas penyelenggara pemilu wafat. Lebih dari
3.000 lainnya dirawat,” kata Sandiaga di Hotel Grand Sahid, Jakarta
Pusat, Selasa (14/5/2019).
Sandiaga kemudian menyinggung soal kasus amplop serangan fajar politikus Golkar Bowo Sidik Pangarso yang di OTT KPK.
Cawapres nomor urut 02 itu juga menyebut dugaan politik uang tersebar di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
“Kedua, kita juga mencium aroma politik uang yang sangat tajam. Salah
satu orang penting TKN 01 tertangkap oleh KPK dengan barang bukti
ratusan amplop berisi uang. Diketahui amplop itu akan digunakan untuk
serangan fajar. Dalam persidangan terungkap penyiapan amplop itu
melibatkan pejabat tinggi BUMN,” terang Sandiaga.
“Dari berbagai penjuru Tanah Air, terutama Jawa Tengah dan Jawa Timur,
masyarakat disuguhi banyak cerita bagaimana gelombang tsunami amplop
politik uang yang dikawal aparat pemerintah, bahkan aparat keamanan,
telah menghancurkan demokrasi kita,” imbuhnya.
Selain itu, Sandiaga berbicara tentang tim asistensi hukum yang dibentuk
Menko Polhukam Wiranto. Sandiaga menuding tim tersebut dibentuk khusus
untuk memantau tokoh dari kubu Prabowo Subianto.
“Pembentukan tim asistensi hukum nasional untuk memantau pernyataan
tokoh, disingkat tik tok. Tentu saja yang dimaksud tokoh yang
bersebelahan dengan pemerintah. Ini adalah tindakan-tindakan yang
memberangus kedaulatan rakyat,” jelasnya. [tsc]
Komentar