Muhammad Said Didu: “Bagi pak Menkomaritim, sepertinya setiap masalah yg dihadapi bangsa solusinya hanya satu yaitu minta “bantuan” dari China. Kereta Api cepat, listrik, Garuda, BPJS, tenaga kerja dll semua dimintakan “bantuan” dari China oleh beliau. Sdh nyerah shg semua minta ke China”?
SriwijayaAktual.com – Wacana Menteri Koordinator
Kemaritiman (Menko Maritim) Luhut Binsar Panjaitan mengenai penawaran
bantuan dari perusahaan asuransi asal China, Ping An ke BPJS Kesehatan
menuai kritik, salah satunya dari Mantan Menko Maritim Rizal Ramli.
Seharusnya, kata Rizal, pemerintah dan jajarannya harus mampu melakukan
terobosan untuk mengatasi defisit anggaran.
Kemaritiman (Menko Maritim) Luhut Binsar Panjaitan mengenai penawaran
bantuan dari perusahaan asuransi asal China, Ping An ke BPJS Kesehatan
menuai kritik, salah satunya dari Mantan Menko Maritim Rizal Ramli.
Seharusnya, kata Rizal, pemerintah dan jajarannya harus mampu melakukan
terobosan untuk mengatasi defisit anggaran.
“Masak sih soal BPJS aja minta bantuan Cina. Segitu tidak kreatifnya
atau ada udang di balik batu,” kata Rizal melalui akun twitternya, Sabtu
(24/8/2019).
Masak sih soal BPJS aja minta bantuan China 😀😀 Segitu tidak kreatifnya atau ada “udang di balik batu”. Ntar semua data2 kesehatan rakyat Indonesia ada di Beijing 😀😁 Kayaknya ada yg pantas dapat gelar “Dubes Kehormatan Tiongkok di Indonesia” deh 😀😀🙏 https://t.co/aOpMs6XLt0— Dr. Rizal Ramli (@RamliRizal) August 24, 2019
Ia menilai, hal itu sangat berbeda dengan aturan BPJS bahwa biaya
asuransi BPJS berasal dari iuran, bukan melalui perusahaan asuransi
asing. Tak hanya itu, keamanan data masyarakat juga rentan diretas.
asuransi BPJS berasal dari iuran, bukan melalui perusahaan asuransi
asing. Tak hanya itu, keamanan data masyarakat juga rentan diretas.
“Ntar semua data-data kesehatan rakyat Indonesia ada di Beijing.
Kayaknya ada yang pantas dapat gelar Dubes Kehormatan Tiongkok di
Indonesia deh he he he,” ujarnya berkelakar.
Sementara, sosiolog Musti Umar menganggap bahaya jika Cina ditarik untuk
bantu BPJS Kesehatan. Maka itu, ia mengajukan lima usul untuk keluar
dari defisit BPJS.
“Pertama, naikkan anggaran BPJS Kesehatan dalam APBN, kedua naikkan
iuran peserta BPJS Kesehatan, ketiga lakukan efisiensi dan cegah
korupsi, keempat lakukan kampanye sehat, dan kelima giatkan penagihan
tunggakan iuran,” katanya.
Berita Terkait: Evaluasi BPJS, Luhut B Panjaitan: Asuransi China Ingin Bantu
Sebelumnya, Menko Kemariman Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan, bantuan tersebut bukan dalam hal
investasi atau semacamnya, melainkan berupa perbaikan sistem di BPJS
Kesehatan. Hal ini sejalan dengan permintaan Presiden Joko Widodo
(Jokowi) agar BPJS Kesehatan melakukan perbaikan sistem.
“BPJS (Kesehatan) tadi itu kemarin Presiden minta kalau BPJS mungkin
perlu lakukan perbaikan sistem mereka. Jadi kemarin itu Ping An tawarkan
mungkin mereka bantu evaluasi sistem IT-nya,” kata Luhut di kantornya,
Jumat (23/8/2019).
Luhut dan Fahmi Idris sepakat ada kelemahan BPJS Kesehatan yang harus
diperbaiki. “Kepala BPJS juga lihat memang ada beberapa kelemahan yang
perlu diperbaiki, misalnya kalau orang melakukan penunggakan pembayaran
itu gimana sih,” katanya.
“Bisa saja nanti mereka yang menunggak iuran BPJS Kesehatan diberikan
punishment atau hukuman, bukan pidana tetapi berupa perdata. Jadi sistem
BPJS Kesehatan ini dihubungkan ke penegak hukum dan lembaga pemberi
izin,” ujarnya menambahkan. [ns]
Komentar