Terungkap, Ini dia! Modus Monopoli Tol Laut yang Bikin Jokowi Jengkel

JAKARTA, SriwijayaAktual.com –  Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus menelusuri dugaan monopoli
pada program tol laut. Apalagi Presiden Joko Widodo sudah dibuat
jengkel mendengar adanya monopoli pada tol laut.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut (Dirjen Laut) Kementerian Perhubungan Wisnu Handoko
mengatakan, dari hasil penelusuran memang ditemukan beberapa indikasi
monopoli dikarenakan ada permasalahan pada ekosistem logistik.

Dalam ekosistem tersebut bahkan melibatkan beberapa aspek dari mulai
perusahaan pelayaran, pengirim, penerima dan jasa pengurusan.
“Di ekosistem ini, itulah kalau terdapat subsidi memang harus kita
lihat penggunaan oleh ekosistem ini. Makanya ada isu barang dimonopoli,
atau jenis barang atau komoditi,” ujarnya di Kantor Kementerian
Perhubungan, Jakarta, Jumat (1/11/2019). 
Di sisi lain lanjut Wisnu, dari hasil penelusuran juga ditemukan
beberapa modus seperti shipper atau forwarder menguasai booking order
container dengan memakai nama yang berbeda. Padahal shipper ini masih
orang yang sama meskipun namanya berbeda.
“Kita mensinyalir ini ada yang menggunakan nama beda tapi shippernya sama saja. Ini kan jadi menyebabkan monopoli,” ucapnya. 
Selain itu ada juga forwarder bisa bersamaan jadi consignee/penerima.
Otomatis ada korelasi menggunakan jasa itu-itu saja. Tak hanya itu,
dirinya juga menemukan bahwa pada satu perusahaan operator, yang
melayani forwarder hanya beberapa saja.
Menurutnya hal ini sangat berbahaya. Karena menurutnya,
kecenderungan harga bisa tinggi jika hanya perusahaan itu-itu saja yang
dilayani oleh operator.
“Kemudian jasa pengurusan transportasi gitu juga. Dia ikut kontribusi
terhadap biaya logistik. Seharusnya kan harga kompetitif, tapi kok ini
kita amati walau sudah banyak jasanya tetap tinggi juga harganya,”
katanya.
Di sisi lain, ditemukan juga hanya ada koperasi tenaga kerja
bongkar muat (TKBN) yang melayani satu pelabuhan. Hal itu membuat tak
adanya kompetisi sehingga biaya menjadi tinggi.
TKBN bisa minta biaya tambahan, bisa di luar cargo handling dan
sebagainya yang membuat harga bengkak hingga Rp1 juta. Lalu yang
terakhir ditemukan conseignee yang sudah dapat barang banyak seharusnya
jual harga murah karena sudah disubsidi.
Spesial Untuk Mu :  Astagfirullah...Siswa SD ini Jadi Bandar Narkoba!
“Kita bisa data shipper siapa, consignee, jasa pengurusan transportasi siapa, pengangkutnya siapa,” ucapnya. (dni/okezone)

Komentar