PALEMBANG, SriwijayaAktual.com – Belasan massa aksi aktivis lingkungan yang mengatasnamakan ‘Suara Masyarakat Sipil Sumsel Untuk Keadilan Ekologis’ yang dipimpin oleh Kevin Adrian Islan sebagai Koordinator Aksi dan M. Hairul Sobri Direktur Eksekutif WALHI Sumsel, melakukan aksi unjuk rasa “Responsif Agenda Perundingan Indonesia-UE CEPA Putaran ke-6” dengan slogan; “Indonesia Not For Sale”, di Bundaran Air Mancur (BAM) Kota Palembang, Kamis (18/10/2018).

Dalam orasinya, Indonesia saat ini akan sedang merundingkan beberapa perjanjian perdagangan bebas dengan Negara-Negara seperti Uni Eropa, EFTA (Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa yang terdiri dari swiss, Norwegia, Eslandia dan Liectenstin, serta merundingkan perjanjian perdagangan dengan 15 Negara lain dalam RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership).

“Walaupun perundingan tersebut diberi nama ‘Kerjasama Ekonomi’ atau economic partnership, namun cakupan dalam perundingan tersebut sangat luas daan akan memiliku yang serius mempengaruhi kehidupan kita. “Ujarnya.

Perundingan Indonesia-Uni Eropa Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA) putaran Ke – 6 tersebut dilaksanakan pada 15 – 19 Oktober 2018 di Kota Palembang.”Katanya.

“Kita sangat menyangkan pada rencana perundingan IEU CEPA putaran ke – 6 tersebut terkesan begitu senyap atau kurangnya partisipasi masyarakat sipil dalam keikut sertaannya dalam diskusi ini. padahal sangat banayak sekali yang harus menjadi perhatian kita dalam kebijakan antara kerjasama Pemerintah Indonesia dengan Negara Unieropa tersebut.”Tuturnya.

Sementara itu, dalam orasi tuntutanya, pengunjukrasa mengatakan sebagai berikut:

a. Menuntut pemerintah Indonesia dalam perundingan IEU-CEPA harus transparan dan terbuka dengan memastikan adanta keterlibatan masyarakat.

b. Mendesak pemerintah untuk berhenti mengorbankan kaum-kaum lemah seperti petani dan mengorbankan lingkungan hidup dalam memperoleh kesepakatan antara Indonesia dan Uni Eropa.

c. Menuntut Pemerintah Indonesia untuk berpihak pada kepentingan rakyat ketimbang investasi asing.

d. Mendesak agar Pemerintah Indonesia tidak menerima aturan TRIPS Plus dalam perjanjian Uni Eropa.

e. Menolah Indonesia sebagai UPOV 1991 karena akan memonopoli hak-hak dan kedaulatan petani.”Tandasnya.

Silahkan Simak Video Beritanya Dibawah ini;