 |
| Cawapres No.02 Sandiaga S Uno pamerkan eKTP saat clossing stetmen Debat Ketiga Cawapres RI 2019 (sumber foto: kumparan) |
“Kita memiliki kartu, yakni kartu tanda penduduk, kartu kita sudah
canggih, ini memiliki teknologi dengan big data, single identity number.
Semua fasilitas ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, semua ada di
sini. PKH kita tambah PKH Plus di dalam program yang hanya membutuhkan
KTP ini,” pamer Sandiaga.
SriwijayaAktual.com – Beberapa hari yang lalu, saya membuka rekening untuk keperluan
tabungan haji di salah satu bank. Ketika memverifikasi data nama ibu
kandung, petugas bank mengatakan ada ketidakcocokan.
tabungan haji di salah satu bank. Ketika memverifikasi data nama ibu
kandung, petugas bank mengatakan ada ketidakcocokan.
“Maaf pak, nama ibu kandungnya dicocokkan sesuai data Disdukcapil ya,” kata petugas bank pada saya.
“Maksudnya
bagaimana, Mbak?” tanya saya tidak mengerti. Setahu saya, nama ibu
kandung saya ya sudah sesuai dengan yang saya tuliskan di formulir data
nasabah.
bagaimana, Mbak?” tanya saya tidak mengerti. Setahu saya, nama ibu
kandung saya ya sudah sesuai dengan yang saya tuliskan di formulir data
nasabah.
“Ini ada huruf J di depan huruf Y, jadi data di formulir
saya cocokkan dengan data di Disdukcapil ya, Pak,” kata petugas bank
menjelaskan.
saya cocokkan dengan data di Disdukcapil ya, Pak,” kata petugas bank
menjelaskan.
Saya lantas mengiyakan saja karena bagaimanapun juga,
data yang ada di Disdukcapil menjadi pedoman database dari bank yang
bersangkutan.
data yang ada di Disdukcapil menjadi pedoman database dari bank yang
bersangkutan.
Apa yang saya alami tersebut lantas membuat saya
berpikir dan mengangguk setuju manakala mendengar pernyataan penutup
dari cawapres Sandiaga Uno dalam debat cawapres Minggu, (17/3/2019) malam.
Bukan karena saya berdiri dan memihak pasangan calon Prabowo-Sandi, tapi
saya melihat apa yang disampaikan Sandiaga tersebut secara logis memang
tepat.
berpikir dan mengangguk setuju manakala mendengar pernyataan penutup
dari cawapres Sandiaga Uno dalam debat cawapres Minggu, (17/3/2019) malam.
Bukan karena saya berdiri dan memihak pasangan calon Prabowo-Sandi, tapi
saya melihat apa yang disampaikan Sandiaga tersebut secara logis memang
tepat.
Dalam closing statement-nya, Sandi mengatakan, “Mari
ibu-ibu buka dompet masing-masing. Ada satu kartu, yaitu KTP kita yang
sudah memiliki chip dan memiliki data besar bangsa ini. Tidak perlu ada
kartu-kartu lain. Cukup satu kartu ini untuk mengakses seluruh fasilitas
yang menjadi hak warganya dan akan jauh lebih efisien.
ibu-ibu buka dompet masing-masing. Ada satu kartu, yaitu KTP kita yang
sudah memiliki chip dan memiliki data besar bangsa ini. Tidak perlu ada
kartu-kartu lain. Cukup satu kartu ini untuk mengakses seluruh fasilitas
yang menjadi hak warganya dan akan jauh lebih efisien.
(Seketika seluruh pendukung paslon 02 berdiri dan keluarkan KTP).
Usai
acara debat, kepada pers Sandiaga mengatakan banyaknya kartu yang
dikeluarkan oleh pemerintah akan menjadi beban anggaran negara. Karena
itu, dia ingin menjadikan KTP elektronik sebagai kartu yang dapat
menjadi akses ke berbagai program pemerintah.
acara debat, kepada pers Sandiaga mengatakan banyaknya kartu yang
dikeluarkan oleh pemerintah akan menjadi beban anggaran negara. Karena
itu, dia ingin menjadikan KTP elektronik sebagai kartu yang dapat
menjadi akses ke berbagai program pemerintah.
“Pasti ada
birokrasi, ada biaya, ada beban negara menghabiskan triliunan (rupiah).
KTP elektronik kan ada chip, ada digital economy yang di belakang KTP
kita. Kita akan gunakan KTP tersebut sebagai konsolidator program
pemerintah. Jadi belum cukup membawa kartu tersebut ke fasilitas
pemerintah untuk mendapat layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan,”
ujar dia.
birokrasi, ada biaya, ada beban negara menghabiskan triliunan (rupiah).
KTP elektronik kan ada chip, ada digital economy yang di belakang KTP
kita. Kita akan gunakan KTP tersebut sebagai konsolidator program
pemerintah. Jadi belum cukup membawa kartu tersebut ke fasilitas
pemerintah untuk mendapat layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan,”
ujar dia.
Menanggapi kritik dan solusi yang ditawarkan Sandi,
Ma’ruf Amin menegaskan e-KTP yang ada saat ini belum bisa digunakan
untuk merespons berbagai masalah, seperti kesehatan hingga Kartu
Pra-Kerja.
Ma’ruf Amin menegaskan e-KTP yang ada saat ini belum bisa digunakan
untuk merespons berbagai masalah, seperti kesehatan hingga Kartu
Pra-Kerja.
“Saya kira selama ini KTP belum bisa dimainkan untuk
respons seluruh masalah. Maka kita pakai kartu perseorangan supaya lebih
mudah. Apabila nanti sudah saatnya tidak perlu pakai kartu, pakai HP
saja. Kalau masyarakat sudah siap budayanya, kita lihat,” kata Ma’ruf
seusai debat cawapres di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3/2019).
respons seluruh masalah. Maka kita pakai kartu perseorangan supaya lebih
mudah. Apabila nanti sudah saatnya tidak perlu pakai kartu, pakai HP
saja. Kalau masyarakat sudah siap budayanya, kita lihat,” kata Ma’ruf
seusai debat cawapres di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3/2019).
Mengingat
pengalaman saya, di mana petugas bank bisa mengakses dan mencocokkan
data nasabah dengan database dari Disdukcapil, apa yang ditawarkan Sandi
seyogyanya bisa terwujud. KTP kita bisa dijadikan basis data untuk
semua layanan dan kebutuhan sosial masyarakat.
pengalaman saya, di mana petugas bank bisa mengakses dan mencocokkan
data nasabah dengan database dari Disdukcapil, apa yang ditawarkan Sandi
seyogyanya bisa terwujud. KTP kita bisa dijadikan basis data untuk
semua layanan dan kebutuhan sosial masyarakat.
Bila Ma’ruf Amin
menegaskan eKTP yang ada saat ini masih belum bisa digunakan untuk
merespon semua masalah, itu karena pemerintah kita belum memaksimalkan
potensi database yang ada. Kalau institusi seperti bank saja bisa
mengakses dan mengintegrasikan database nasabah mereka dengan data dari
Disdukcapil, mengapa pemerintah yang notabene memegang master datanya
malah tidak bisa?
menegaskan eKTP yang ada saat ini masih belum bisa digunakan untuk
merespon semua masalah, itu karena pemerintah kita belum memaksimalkan
potensi database yang ada. Kalau institusi seperti bank saja bisa
mengakses dan mengintegrasikan database nasabah mereka dengan data dari
Disdukcapil, mengapa pemerintah yang notabene memegang master datanya
malah tidak bisa?
Sesuai saran Sandi, eKTP bisa dijadikan basis
data terpadu. Dengan begitu, pemerintah semestinya tidak perlu mencetak
banyak kartu-kartu yang stand alone, yang berdiri sendiri padahal hakikatnya database kartu tersebut sama.
data terpadu. Dengan begitu, pemerintah semestinya tidak perlu mencetak
banyak kartu-kartu yang stand alone, yang berdiri sendiri padahal hakikatnya database kartu tersebut sama.
Berita Terkait: ooOH…Ternyata ini Makanan Rahasia Prabowo Sebelum Debat Capres, Bikin Tenang dan Bertenaga
Sebagaimana
yang dikatakan Sandi, mencetak kartu baru berarti ada anggaran baru.
Ada beban biaya yang harus ditanggung APBN, mulai dari biaya pencetakan
hingga pemeliharaan data. Biaya-biaya tersebut tak seharusnya
dikeluarkan apabila pemerintah bisa mengoptimalkan database yang sudah
dimiliki Disdukcapil dalam chip eKTP.
yang dikatakan Sandi, mencetak kartu baru berarti ada anggaran baru.
Ada beban biaya yang harus ditanggung APBN, mulai dari biaya pencetakan
hingga pemeliharaan data. Biaya-biaya tersebut tak seharusnya
dikeluarkan apabila pemerintah bisa mengoptimalkan database yang sudah
dimiliki Disdukcapil dalam chip eKTP.
Tinggal bagaimana caranya
Prabowo-Sandi, apabila kelak terpilih bisa mengintegrasikan dan
mewujudkan database pada eKTP menjadi sumber daya besar. Menjadi basis
data terpadu untuk merespon semua kebutuhan layanan sosial masyarakat
Indonesia. Tanpa harus mencetak beragam kartu baru. [Himam]
Prabowo-Sandi, apabila kelak terpilih bisa mengintegrasikan dan
mewujudkan database pada eKTP menjadi sumber daya besar. Menjadi basis
data terpadu untuk merespon semua kebutuhan layanan sosial masyarakat
Indonesia. Tanpa harus mencetak beragam kartu baru. [Himam]
Komentar