Ya Cacam!! Cerita Prabowo yang Terjerat Utang hingga 2025 Bahkan Masih Banyak Lagi

SriwijayaAktual.com – Dalam penelusuran jejak utang calon presiden oposisi Prabowo Subianto dari berbagai sumber, terdapat sebuah pernyataan dari situs di Kaskus da Facebook yang menegaskan bahwa utang usaha miliknya, PT Kiani Kertas telah lunas.

Berawal dari catatan Firman Sakawali yang diposting di Kaskus pada Juni 2014. Terdapat penjelasan kompleks bahwa perusahaan milik Prabowo telah lunas. Berikut tulisan yang diposting Firman/Firman:

Untuk lebih jelasnya baiklah saya uraikan bagaimana sampai Prabowo terjerat utang. Pemilik awal PT Kiani Kertas
yaitu Bob Hasan menyerahkan perusahaan kertas itu kepada BPPN (Badan
Penyehatan Perbankan Nasional), terkait penyelesaian utang Bank Umum
Nasional (BUN) perusahaan milik Bob senilai Rp8,9 triliun.

Tahun 2002, BPPN memasukkan perusahaan bubur kertas/pulp itu
dalam program penjualan. Berdasarkan lelang yang dilakukan oleh BPPN,
Prabowo melalui PT Vayola, dinyatakan sebagai pemenang dan berhak
menguasai saham Kiani senilai Rp7,1 triliun dengan harga Rp1,8 triliun.
Akuisisi ini tidak dibiayai pakai uang sendiri tapi melalui hutang atau
istilah dalam bisnis disebut dengan LBO (leverage buy out). 

Bank Mandiri
memberikan pinjaman kepada Prabowo sebesar Rp1,8 triliun. Bagaimana
sampai Prabowo bisa dipercaya berutang untuk mengambil alih Kiani
tersebut? Prabowo memberikan jaminan SBLC dari BNP Paribas dalam bentuk
credit enhancement kepada Bank mandiri. Tapi SBLC itu bukanlah real
collateral namun good collateral. Artinya bisa saja default. 

Namun andaikan terjadi default maka Prabowo masih punya kontrak
(exit strategy) sebagai parasut bila dia harus terjun bebas karena
default. Exit ini adalah Sales purchase agreement dengan Marubeni
(Jepang) sebagai end buyer dari Kiani yang kapanpun bisa dia lakukan.
Hasil penjualan kepada end buyer ini nilainya dua kali lipat dari hutang
pengambil alihan KIANI. Artinya memang trasaksi LBO yang dilakukan oleh
Prabowo sangat aman dan bahkan transaksi yang sangat mudah untuk
mendapatkan laba paling sedkit Rp4 triliun dalam enam bulan. 

Itulah sebabnya Bank Mandiri bersedia memberikan pinjaman kepada Prabowo. Saya yakin Prabowo tidak punya keahlian dan wawasan mengenai bisnis terutama LBO. Karena transaksi ini sangat sophisticated sehinga bisa “menjebak” banker kawakan seperti Neloe (Bank Mandiri) untuk terlibat dalam pembiayaan. Ini semua yang merekayasa adalah Hashim, adiknya. 

Hashim sebagai dalang dan Prabowo sebagai wayang. Namun apa yang
terjadi setelah akuisisi dilaksanakan? Prabowo bukannya melaksanakan
exit strategy tapi malah dia mempreteli Unit busines Kiani dan
menjualnya secara retail kepada investor. Dengan demikian terjadi arus
kas masuk ke dalam kantongnya. Yang tak bisa dijual retail, ya dia
kelola sendiri namun dia tidak punya modal makanya usahanya stuck. 

Lah ke mana uang penjualan hasil mempreteli asset Kiani tersebut?
Ini yang jadi tanda tanya besar dari para kreditur. Ada yang bilang
uang itu dipakai Hashim dalam transaksi derivative di pasar uang dan
kalah, ludes semua. Makanya jangan kaget ketika hutang jatuh tempo, SBLC
tidak bisa dicairkan (default). Exit strategy sudah useless akibat unit
business Kiani dipreteli.

Tidak ada pilihan walau dengan dongkol, Bank Mandiri memberi kesempatan kepada Vayola untuk mencicil. Namun belakangan, PT Kiani Kertas mengalami kesulitan modal kerja dan Bank Mandiri
mendesak PT Vayola menggandeng investor baru untuk merestrukturisasi
utang perusahaan tersebut. Namun utang tidak juga terbayar bahkan
bertambah menjadi Rp2,2 triliun karena bunga berbunga. 

Terjadi potensial loss terhadap bank mandiri. Utang Prabowo (Vayola) dinyatakan NPL oleh BI. Karena itu Dirut Bank Mandiri
(Neloe) dijadikan tersangka korupsi oleh Kejaksaan dan akhirnya Neloe
dipenjara karena itu. Sejak itu kasus utang Kiani terus berputar
kencang. Tahun 2005 Prabowo membayar hutang LBO ke Bank Mandiri
sebesar Rp2,1 triliun. Dengan demikian masalah hutang dengan negara
(Bank mandiri) selesai. Kasus jeratan Korupsi dari Kejaksaan dapat
dibatalkan.

Tapi karena Neraca Kiani sudah bolong akibat dipreteli dan uang
hasil preteli itu raib “entah ke mana” maka Kiani dalam kondisi
Insolvent atau utang melebihi asset yang ada. Keadaan tidak pernah ada
solusi untuk meyakinkan pihak kreditur bahwa Prabowo punya kemampuan
untuk membayar hingga terjadi perseteruan. 

Episode pertikaian dengan kreditur memasuki babak baru lagi. Kasus dimulai dengan ketidaksanggupan Prabowo dan PT Kiani Kertas
membayar utangnya kepada PT Multi Alphabet Dinamika. Penundaan
pembayaran utang kemudian disetujui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan
diumumkan di harian KOMPAS dan Kaltim Pos pada tanggal 20 Juni 2011.
Masalah besar terjadi, pengumuman itu berakibat pada munculnya 191 pihak
kreditur yang mengklaim PT Kiani Kertas gagal bayar atas utang-utangnya. 

Empat dari 191 kreditur tersebut ternyata adalah
perusahaan-perusahaan asing. Mereka adalah perusahaan raksasa
internasional J.P. Morgan, Boschendal Investments Limited, Langass
Offshore Inc, dan Credit Suisse. Keempat perusahaan asing tersebut
bersama 3 perusahaan lokal memberikan utang senilai lebih dari Rp7,9
triliun.

Ketiga perusahaan asing tersebut termasuk sebagai kreditur separatis dengan tagihan separatis. Utang tersebut akan terus menjerat PT Kiani Kertas
sampai tahun 2025. Bahkan sisa utang senilai USD139 juta akan
diselesaikan dengan pinjaman baru mulai tahun 2026 sampai saat yang
belum ditentukan.

Dengan demikian, belum diketahui pasti kapan jerat utang ini akan selesai, mengingat kondisi keuangan PT Kiani Kertas
yang belum membaik sampai saat ini, terbukti dengan belum digajinya
karyawan selama 5 bulan di tahun 2014 dengan alasan kondisi keuangan
yang belum memungkinkan.

Begitu pula dengan akun Facebook Kirana Jalasveva/Kirana yang menegaskan bahwa utang bisnis Prabowo yang telah lunas. Berikut catatannya yang juga diposting pada tahun 2014 silam:

Saat ini Prabowo telah memiliki belasan perusahaan yang bergerak
di berbagai bidang, seperti kehutanan, kertas dan bubur kertas, kelapa
sawit, tambang batu bara dan perusahaan jasa dengan total asetnya
sekitar USS1 miliar atau Rp10,5 triliun. Semua perusahaan ini berada di
bawah perusahaan induk Nusantara Energy Group, yang terpusat di Lantai 9
dan 10, Menara Bidakara, Jakarta Selatan. 

Terbelit utang PT Kertas Nusantara yang terbelit utang Rp14,3
triliun Iebih kepada 120 kreditor, beberapa waktu lalu nyaris
dipailitkan. Seperti diketahui, pengadilan akhirnya memutuskan
penjadwalan kembali pembayaran utang PT Kertas Nusantara kepada 120
kreditor. Perusahaan yang dulu bernama Kiani Kertas itu pun gagal
pailit.

Selain masalah utang PT Kertas Nusantara, menurut sumber, Prabowo yang tadinya sudah melunasi utang PT Kiani ke Bank Mandiri,
akhirnya tetap mengalami kesulitan menjalankan operasional perusahaan
Pulp and Paper itu. Konon ini lantaran Prabowo tidak piawai dalam
memilih SDM yang bisa menjalankan perusahaan yang berbasis menggunakan
bahan baku kayu ini. 

Mungkin berbeda jika Prabowo memegang perusahaan dibidang energi
dan mineral atau pun bidang pertanian. Prabowo sangat piawai dalam hal
ini, terbukti selama berada di Jordania banyak perusahan minyak raja
Jordania sukses ditanganinya. [*]

Simak juga video pendek dibawah ini;